TUGAS TAMBAHAN DI SLB

Oleh Yuswan

Kenyataan saat ini SLB Negeri di Indonesia   pada umumnya merupakan pengembangan dari SDLB Negeri sehingga  pemberian tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah sangat variatif sesuai kemampuan pemahaman kepala sekolah.

SLB adalah terdiri dari jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah  maka terkait beban tugas tambahan bagi seorang pendidik dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan  sesuai Permendikbud No 17 Tahun 2016 diantaranya :

  1. Tugas tambahan sebagai  kepala satuan pendidikan atau Kepala sekolah,
  • Kepala Sekolah adalah seorang guru dengan tugas tambahan dan tetap berkewajiban mengajar paling sedikit 6 (enam) jam tatap muka per-minggu di satminkal yang sesuai dengan sertifikat pendidik yang dimilikinya. Sedangkan pekerjaan sebagai Kepala Sekolah setara dengan 18 jam mengajar.
  1. Tugas tambahan sebagai:

Ada tugas tambaha selain kepala sekolah yakni  terdiri dari :

  • wakil kepala satuan pendidikan,
  • kepala perpustakaan pada jenjang SD/SMP/SMA/SMK,
  • kepala laboratorium pada jenjang SMP/SMA/SMK,
  • ketua program keahlihan/program studi,
  • kepala bengkel,
  • kepala unit produksi dan sejenisnya

Kedudukan mereka adalah sebagai  guru dengan tugas tambahan dan tetap wajib mengajar   12 jam pelajaran setiap minggu. Pelaksanaan tugas tambahannya setara dengan  12 jam pelajaran.

Berapa orang wakil kepala sekolah dalam sebuah sekolah ?

PP nomor  19 tahun 2005   pasal 50 memberikan rambu bahwa  jumlah guru dengan tugas tambahan yang berhak mendapat penilaian kinerja wakil kepala sekolah (PK Waka) adalah :

  • Jenjang SMP jumlah wakil kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) orang wakil kepala satuan pendidikan dan maksimal 3 (tiga) orang wakil kepala satuan pendidikan.
  • Jenjang SMA/SMK terkait pembayaran tunjangan profesi jumlah wakil kepala satuan pendidikan minimal 3 (tiga) orang dan maksimal 4 (empat) orang wakil kepala satuan pendidikan.

Bagaimana pelaksanaan di SLB ?

Pelaksanaan di SLB secara umum masih sangat berfariasi, ada yang memberi tugas tambahan hanya berorientasi pada kewajiban, tetapi ada juga  sekolah yang juga mempertimbangkan hak-haknya sebagai seorang Wakasek sesuai aturan yang berlaku.

Guna memahami kebijakan ini terkait tugas tambahan  perlu disadari adanya kenyataan bahwa:

  1. Bentuk konkrit Pendidikan Khusus adalah PERJENJANG   dengan jenjang pendidikan dasar  yang meliputi   SDLB, SMPLB dan pendidikan menengah SMALB atau SMKLB.
  2. Menyadari  adanya keterbatasan kemampuan seorang kepala sekolah maka  dipandang  perlu adanya guru dengan tugas tambahan yang mewakili kepala sekolah di bidang tertentu.
  3. Jenis dan jumlah guru yang diberi tugas tambahan disesuaikan kebutuhan dengan berpegang pada analisis  sesuai aturan jenjang tertinggi yang dilaksanakan (PP nomor  19 tahun 2005   pasal 50).

Sebagai Informasi  tambahan sekedar referensi silahkan  klik  :

  1. pp-no-19-tahun-2005-snp
  2. wakil-kepala-sekolah-di-slb
  3. pp-nomor-72-tahun-1991-tt-pendidikan-luar-biasa
  4. pp-no-17-tahun-2010-tt-pengelolaan-dan-penyelenggaran-pendidikan
  5. skb-5-menteri-ini-juknisnya
  6. buku-1-pedoman-penetapan-peserta-revisi-tahun-2016