PENILAIAN HASIL BELAJAR OLEH SATUAN PENDIDIKAN DAN PENILAIAN HASIL BELAJAR OLEH PEMERINTAH

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015

Kebijakan Pemerintah dalam rangka  meningkatkan mutu penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dan pemerintah, serta untuk mendorong pencapaian standar kompetensi lulusan secara nasional perlu meningkatkan mutu ujian oleh satuan pendidikan dan pemerintah salah satunya adalah mengganti Permendikbud Nomor 3 Tahun 2017 dengan Permendikbud nomor 4 tahun 2018.

Berdasar Pasal 24  maka pada saat Peraturan Menteri nomor 4 tahun 2018 ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah dan Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 117), dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah atau Bentuk Lain yang Sederajat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1879) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Satu hal yang perlu dipahami bahwa ketentuan pasal 7 Permendikbud nomor 4 tahun 2018 dengan tegas menetapkan bahwa peserta didik pada SMPLB dan SMALB tidak wajib mengikuti UN.

Selengkapnya silahkan  KLIK http://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2018/02/permendikbud-nomor-4 tahun -2018-tentang penilaian-hasil-belajar