Jaminan Kesehatan Nasional bagi Pegawai Pemerintah Non PNS

Oleh :  Yuswan

Sejak pengesahan UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Indonesia telah memiliki dasar hukum yang jelas tentang pengaturan jaminan sosial bagi rakyatnya, disusul tahun 2012 yaitu disahkan UU No. 24 Tahun 2012 tentang BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial).

Jaminan sosial adalah sebuah skema antisipasi atas risiko atau kondisi yang tidak diharapkan menimpa seseorang seperti sakit, kecelakaan, hari tua, dan kematian. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dibentuk sebagai perwujudan konkret dalam penyelenggaraan jaminan sosial.  Tahun 2019 ditetapkan sebagai tahun di mana seluruh masyarakat harus sudah terdaftar sebagai peserta BPJS   termasuk Pegawai Pemerintah Non PNS .

Jaminan Kesehatan Nasional bagi Pegawai Pemerintah Non PNS diselenggaraan berasarkan :

  1. UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN
  2. UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS
  3. Perpres No. 12 Tahun 2013 tentang jaminan kesehatan
  4. Perpres No. 111 Tahun 2013 tentang perubahan jaminan kesehatan
  5. Perpres No.86 tahun 2013 tentang sanksi administrasi

PEGAWAI PEMERINTAH NON PNS (PPNPN)

Siapa mereka ?

Pegawai Pemerintah Non PNS  adalah pegawai tidak tetap, pegawai honorer, staf khusus dan pegawai/pejabat lain yang gaji/upahnya dibayarkan dari anggaran APBN atau APBD melalui KPPN dan tidak terpisah dari kekayaan negara dengan ketentuan yang bersumber dari APBD disetorkan ke KPPN melalui bank persepsi dengan mekanisme SSBP.

BESARAN IURAN

Sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan tetap perbulan dengan ketentuan :

  • 2% (dua persen) penghasilan tetap dibebankan kepada pegawai.
  • 3% (tiga persen) penghasilan dibebankan kepada pemerintah selaku pemberi kerja

Mengacu pada Perpres No.111 tahun 2013 pasal 16E ayat 2, maka dasar perhitungan iuran JKN BPJS Kesehatan bagi PPNPNS berdasarkan dari Penghasilan Tetap bukan dari Gaji Pokok + Tunjangan Keluarga saja.

PELAYANAN YANG TIDAK DIJAMIN

Jaminan Kesehatan Nasional bagi Pegawai Pemerintah Non PNS disediakan  untuk layanan kesehatan secara khusus. Jadi tidak semua layanan kesehatan didanai oleh BPJS. Berikut dikecualikan dari penggunaan BPJS, yakni :

  1. Pelayanan kesehatan yang dilakukan tanpa melalui prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku;
  2. Pelayanan kesehatan yang dilakukan di fasilitas kesehatan yang tidak bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, kecuali untuk kasus gawat darurat;
  3. Pelayanan kesehatan yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan kerja terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja;
  4. Pelayanan kesehatan yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas
  5. Pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri;
  6. Pelayanan kesehatan untuk tujuan estetik;
  7. Pelayanan untuk mengatasi infertilitas
  8. Pelayanan meratakan gigi (ortodonsi);
  9. Gangguan kesehatan/penyakit akibat ketergantungan obat dan/atau alkohol;
  10. Gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri, atau akibat melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri;
  11. Pengobatan komplementer, alternatif dan tradisional, termasuk akupuntur, shin she, chiropractic, yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan (health technology assessment);
  12. Pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan (eksperimen);
  13. Alat kontrasepsi, kosmetik, makanan bayi, dan susu;
  14. Perbekalan kesehatan rumah tangga;
  15. Pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian luar biasa/wabah; dan
  16. Biaya pelayanan lainnya yang tidak ada hubungan dengan manfaat Jaminan Kesehatan yang diberikan

(Sumber : PERPRES NO 12 TAHUN 2013 pasal 25)