SEKOLAH LUAR BIASA SEBUAH PILIHAN

berita1441763923

Oleh Yuswan

PENGGUNAAN NAMA  SLB

Fakta penggunaan nama SLB sebagai lembaga  pendidikan di Indonesia cukup menarik untuk diketahui.

Seiring perkembangan  kebijakan dalam dunia pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus (ABK) di Indonesia, turut melangkah bergeser nama satuan pendidikannya. Situasi ini muncul karena adanya perbedaan  kemampuan dalam memahami perkembangan kaidah normatif atau aturan yuridis formal (perundang-undangan).

Walaupun demikian pada prinsipnya semua baik, ini hanya karena perbedaan  pemahaman dan orientasi dalam memilih istilah tersebut yakni ada yang dari segi  effektifitas  dan ada dari segi effisiensi atau bahkan keduanya.

Penggunaan istilah  Luar Biasa berawal dari  Undang-Undang nomor 4 tahun 1950 pasal 7 ayat 5 menjelaskan bahwa layanan pendidikan dan pengajaran luar biasa bermaksud memberi pendidikan dan pengajaran kepada orang-orang yang dalam keadaan kekurangan, baik jasmani maupun rokhaninya (orang-orang yang buta, tuli, bisu, imbeciel, atau yang mempunyai cacat-cacat jasmani atau rokhani lainnya) supaya mereka dapat memiliki kehidupan lahir bathin yang layak

Sedangkan istilah Sekolah Luara Biasa (SLB) terdapat dalam UU No 4 Tahun 1950 diantaranya  pasal 22 yang menekankan bahwa di sekolah-sekolah rendah dan sekolah luar biasa tidak dipungut uang sekolah maupun uang alat-alat pelajaran.

Istilah Sekolah Luara Biasa (SLB) terakhir digunakan  dalam PP  Nomor 25 Tahun 2000 pasal 3 poin e nomor 10 (sub e) yang intinya memberikan amanah bahwa Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom salah satunya adalah berkewajiban atas terselenggaranya penyelenggaraan Sekolah Luar Biasa.   

Dianggap yang terakhir karena UU Nomor 20 tahun 2003 tidak lagi menggunakan istilah Pendidikan Luar Biasa melainkan menggunakan istilah Pendidikan Khusus.

KENYATAAN  SAAT INI

Ketentuan teknis penyelenggaraan pendidikan khusus di Indonesia yang berlaku saat ini termuat  dalam  PP Nomor 17 Tahun 2010  dan tidak mengenal istilah SLB  secara formal  baik dalam kesiswaan, kurikulum maupun ketenagaannya.

Ketentuan pasal 130 ayat (1) mengatur bahwa “Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan dapat diselenggarakan pada semua jalur dan jenis pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah”.

Pasal 133 PP Nomor 17 Tahun 2010 secara khusus  mengatur bahwa bahwa Satuan pendidikan khusus formal bagi peserta didik berkelainan terdiri dari :

  1. Jenjang pendidikan anak usia dini berbentuk Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB) atau sebutan lain untuk satuan pendidikan yang sejenis dan sederajat.
  2. Jenjang pendidikan dasar terdiri atas:
  • Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) atau sebutan lain untuk satuan pendidikan yang sejenis dan sederajat; dan
  • Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) atau sebutan lain untuk satuan pendidikan yang sejenis dan sederajat.
  1. Jenjang pendidikan menengah adalah Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Sekolah Menengah Kejuruan Luar Biasa (SMKLB), atau sebutan lain untuk satuan pendidikan yang sejenis dan sederajat.

PP No. 17 Tahun 2010 pasal 133 ayat (4)  memberikan alternatif penyelenggaraan sbb :

  1. Terintegrasi Antarjenjang maksudnya sebuah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan beberapa jenjang sesuai pasal 133 PP Nomor 17 Tahun 2010.  Pilihan alternatif ke-1 melahirkan istilah lembaga SLB  A, SLB B. SLB C,  dan SLB D serta SLB E  yang menyelenggarakan jenjang TKLB, SDLB, SMPLB dan SMALB.
  2. Terintegrasi antarjenis kelainan  maksudnya sebuah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan bagi peserta didik dari beberapa jenis penyandang kelainan secara bersamaan dalam satu jenjang  pendidikan. Pilihan alternatif ke-2 melahirkan istilah  satuan pendidikan   TKLB,  satuan pendidikan SDLB, satuan pendidikan SMPLB dan satuan pendidikan SMALB yang diselenggarakan terpisah.  dengan tugas memberikanb layanan pendidikan untuk semua jenis ketunaan.
  3. Terintegrasi antarjenjang pendidikan dan/atau antarjenis kelainan dapat dipahami sebagai sebuah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan semua  jenjang  yang meliputi semua jenis kelainan.  Pilihan alternatif ke-3 melahirkan istilah  satuan pendidikan  SLB untuk semua jenis ketunaan dan semua jenjang.

Untuk saat ini Pemerintah  Provinsi    Jawa   Tengah  memilih  alternatif    ke-3     yakni memilih untuk menyelenggarakan   lembaga  pendidikan terintegrasi antarjenjang pendidikan dan antarjenis ketunaan/kelainan dalam satu lembaga Sekolah Luar Biasa (SLB) sebagai pengembangan dari SDLB Negeri yang ada di Provinsi Jawa Tengah.

Pemilihan alternatif    ke-3 atas dasar analisis efektifitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan (mungkin) didasarkan pada :

  1. Analisis efektifitas dipahami bahwa dengan satu lembaga terintegrasi jenjangnya memungkinkan terlaksananya layanan pendidikan yang terpantau runtut dari TKLB, SDLB, SMPLB dan SMALB sehingga rekam jejak perkembangannya dapat diikuti dengan baik.
  2. Sedangkan dari analisis efisiensi ekonomi  dengan terintegrasi antarjenjang  dan/atau antarjenis ketunaan terdapat effisiensi pembiayaan yang cukup besar.

Analisa sederhana penulis diantaranya :

  • Dari segi ketenagaan, dengan terintegrasi ratio guru dengan siswa lebih realistis sehingga dari segi ekonomi lebih menghemat.
  •  Dari segi sarana dan prasarana yang bersifat umum dapat digunakan bersama atau bergantian sehingga lebih menghemat biaya dalam pengadaan maupun perawatan.
  • Dari segi manajemen dengan seorang kepala sekolah yang mumpuni memungkinkan terwujudnya pengelolaan terpadu sehingga kualitas layanan lebih merata dan berkualitas.

Menyadari kenyataan ini Pemerintah Provinsi dituntut ekstra  bijaksana dalam menempatkan seorang manajer SLB yakni seseorang yang memahami fungsi dan tujuan pendidikan pada masing-masing ketunaan maupun jenjang dengan segala variasinya.

KESIMPULAN

Guna memahami SLB dapat dikaji atas dasar :

  1. Istilah Pendidikan Luar Biasa dan Sekolah Luar Biasa digunakan pada saat pendidikan nasional diatur dengan UU Nomor 5 Tahun 1950 dan UU Nomor 2 tahun 1989 serta PP Nomor 25 Tahun 2000.
  2. Istilah Pendidikan Khusus digunakan setelah pengelolaan dan penyelenggaraan diatur dengan UU No. 20 Tahun 2003 dan PP Nomor 17 Tahun 2010.
  3. SLB  dapat dipahami  sebagai  satuan pendidikan khusus yang dilaksanakan secara terintegrasi antarjenjang pendidikan dan  antarjenis kelainan dengan analisa dari segi efektifitas dan efisiensinya .
  4. Dibutuhkan kebijakan yang bijaksana sehingga tercipta efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan khusus .
  5. Pemahaman konsep fungsi dan tujuan pendidikan pada masing-masing ketunaan maupun jenjangnya sangat dibutuhkan oleh seorang Kepala sekolah.

REFERENSI :

  1. Secara umum pengelolaan  Pendidikan khusus  mengikuti Standar Nasional Pendidikan  KLIK : pp-nomor-19-tahun-205-tentang-standar-nasional-pendidikan  dan perubahannya dalam pp-nomor-32-tahun-2013-tt-perubahan-pp-no-19-tahun-2005
  2. Tentang teknis operasional diantaranya  dapat dipahami sbb :

Sekian ini hanya sekedar persepsi saja.

Semoga bermanfaat…

Iklan