PERMENDIKBUD NO.: 16 TH 2016 TENTANG BOS TAHUN 2016

Hasil gambar untuk gambar gedung SLB di jawa tengah

Oleh : Yuswan

       Bangsa Indonesia harus memaklumi bahwa upaya peningkatan mutu pendidikan merupakan  salah satu prioritas pembangunan nasional. Oleh karena itu Pemerintah merasa perlu mendorong pemerintah daerah melakukan tindakan nyata dalam mewujudkan peningkatan mutu pendidikan bagi masyarakat terhadap pendidikan yang lebih  berkualitas;

Guna kepentingan  membantu pemerintah daerah mewujudkan  peningkatan mutu pendidikan dan meringankan beban biaya pendidikan bagi  masyarakat demi terwujudnya layanan pendidikan yang lebih berkualitas, maka Pemerintah mengalokasikan dana bantuan operasional sekolah  atau BOS. Pelaksanaan program BOS diatur dengan beberapa peraturan, yaitu:

  1. Peraturan Presiden yang mengatur Rincian APBN.
  2. Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mekanisme  BOS dari pusat ke provinsi dan pelaporannya.
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mekanisme pengelolaan dana BOS di daerah dan mekanisme penyaluran dari kas daerah ke satuan pendidikan.
  4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang petunjuk teknis penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan dana BOS.

Demi terwujudnya pengelolaan bantuan operasional sekolah dimaksud yang memadai maka Pemerintah memberikan rambu-rambu  melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  Republik Indonesia  Nomor 80 Tahun 2015  Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah yang telah diadakan perubahan dengan Permendikbud Nomor 16 Tahun 2016 khususnya dalam hal lampirannya.

Bantuan  Operasional Sekolah yang selanjutnya disebut BOS adalah program pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah. Menurut Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, biaya non personalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak dll. Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS.

Besar dana BOS yang diterima oleh satuan pendidikan dihitung berdasarkan jumlah peserta didik dengan besar satuan biaya  untuk  SD/SDLB : Rp 800.000,-/peserta didik/tahun  dan bagi SMP/SMPLB/Satap/SMPT :  Rp 1.000.000,-/peserta didik/tahun   BOS SMA dan SMK   sebesar  Rp. 1.400.000/siswa/tahun dengan ketentuan minimal hitungan 60 anak setiap satuan pendidikan.

Secara umum pasal 3 Permendikbud Nomor 80 Tahun 2015  memberikan acuan bahwa program BOS SD dan SMP bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu, serta berperan dalam mempercepat pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada satuan pendidikan-satuan pendidikan yang belum memenuhi SPM, dan pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada satuan pendidikan-satuan pendidikan yang sudah memenuhi SPM.Sedangkan program BOS SMA dan SMK bertujuan untuk mewujudkan layanan pendidikan menengah yang terjangkau dan bermutu bagi semua lapisan masyarakat.

Secara khusus program BOS SD dan SMP  dengan tegas dalam pasal 4 ditetapkan bertujuan untuk  membebaskan pungutan bagi seluruh peserta didik SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SD-SMP Satap/SMPT negeri terhadap biaya operasi satuan pendidikan. Selain itu  BOS SD dan SMP  juga dimaksudkan untuk membebaskan pungutan seluruh peserta didik miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di satuan pendidikan negeri maupun swasta; dan  meringankan beban biaya operasi satuan pendidikan bagi peserta didik di satuan pendidikan swasta.

Agar penggunaan dan pengeloalaan dana BOS sesuai tujuan  yang diharapkan perlu kita pahami  Petunjuk Teknis   berdasar Permendikbud Nomor 16 Tahun 2016 sebagai perubahan atas Permendikbud Nomor 80 Tahun 2015.

A. Ketentuan berdasarkan Permendikbud Nomor 80 Tahun 2015  :

  1. LAMPIRAN I PERMENDIKBUD NO. 80 TH 2015 TT JUKNIS BOS DIKDAS TAHUN 2016
  2. LAMPIRAN II Permendikbud No. 80 Tahun 2016 TTG. Juknis BOS SMA Tahun 2016
  3. LAMPIRAN III PERMENDIKBUD NO. 80 TH 2015 TT JUKNIS BOS SMK TH 2016

B. Ketentuan berdasarkan  Permendikbud Nomor 16 Tahun 2016   silakan KLIK :

  1. Permendikbud Nomor 016 Tahun 2016 tt Perubahan Permendibud No 80 th 2015
  2. LAMP I Permendikbud 16 Tahun 2016 TT LAPORAN BOS DIKDAS
  3. LAMP II Permendikbud Nomor 16 Tahun 2016 tt BOS SMA TH 2016
  4. LAMP III Permendikbud Nomor 16 Tahun 2016 tt BOS SMK th 2016

Semoga bermanfaat…