SEKOLAH LUAR BIASA SEBAGAI BENTUK LEMBAGA PENDIDIKAN KHUSUS

Oleh Yuswan

SEKILAS FAKTA

Fakta penggunaan nama SLB sebagai lembaga satuan pendidikan di Indonesia cukup menarik untuk diketahui.

Seiring perkembangan  kebijakan dalam dunia pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus (ABK) di Indonesia, turut melangkah bergeser nama satuan pendidikannya. Tak terasa kita dihadapkan situasi adanya fakta yang membutuhkan kearifan bersama,  karena lajunya perubahan kebijakan lebih cepat dari sosialisasi dalam pelaksanaanya. , karena adanya peluang pilihan.

Sebagai contoh istilah  Pendidikan Luar Biasa (PLB)   yang sebenarnya hanya ada  dalam  UU No: 4 tahun 1950,  UU Nomor 2 Tahun 1989 atau PP Nomor 25 Tahun 2000. Istilah  itu sudah diganti dengan istilah Pendidikan Khusus melalui UU Nomor 20 tahun 2003  dan PP Nomor 17 Tahun 2010, tetapi masyarakat umum tetap cenderung masih lebih memahami  maksud sebutan  Pendidikan Luar Biasa.

Masyarakat nampak lebih nyaman menggunakan istilah Pendidikan Luar Biasa dalam bentuk Sekolah Luar Biasa yang menyelenggarakan pendidikan jenjang TKLB, SDLB, SMPLB dan SMALB  dalam satu lembaga pendidikan dibanding istilah Pendidikan Khusus.

Walaupun demikian pada prinsipnya semua baik, ini hanya karena perbedaan  pemahaman dan orientasi dalam memilih istilah tersebut yakni ada yang dari segi  effektifitas  dan ada dari segi effisiensi.

Mari kita telusuri alur asal muasal penggunaan nama PLB dengan lembaga pendidikan dalam bentuk SLB, hingga  keberadaan jenis pendidikan khusus dengan  satuan  pendidikan dalam bentuk TKLB, SDLB, SMPLB dan SMALB.

Penggunaan istilah  Luar Biasa berawal dari  Undang-Undang nomor 4 tahun 1950 yang pemberlakuannya ditetapkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1954. Pasal 6 ayat (2) menunjuk secara langsung bahwa pendidikan dan pengajaran luar biasa diberikan dengan khusus untuk mereka yang membutuhkan. Selanjutnya masih Undang-Undang nomor 4 tahun 1950 melalui pasal 7 ayat 5 menjelaskan bahwa layanan pendidikan dan pengajaran luar biasa bermaksud memberi pendidikan dan pengajaran kepada orang-orang yang dalam keadaan kekurangan, baik jasmani maupun rokhaninya, supaya mereka dapat memiliki kehidupan lahir bathin yang layak. Adapun yang dimaksud oleh ayat 5 diatas dijelaskan bahwa orang-orang yang dalam keadaan kekurangan jasmani atau rokhaninya ialah orang-orang yang buta, tuli, bisu, imbeciel, atau yang mempunyai cacat-cacat jasmani atau rokhani lainnya. Jadi lebih menunjuk pada suatu sistem atau proses bukan tempat secara fisik.

Dimanakah proses layanan pendidikan dan pengajaran luar biasa itu diberikan ?

Jawabnya ada bermacam-macam tergantung kemampuan kita memahaminya. Mari kita cermati  pasal 22 dan pasal 23 UU No 4 Tahun 1950. Pasal 22 menekankan bahwa di sekolah-sekolah rendah dan sekolah luar biasa tidak dipungut uang sekolah maupun uang alat-alat pelajaran. Pasal 22 ini memberi peluang menafsirkan makna kata sekolah luar biasa sebagai sistem atau lembaga bahkan tempat secara fisik. Sebagaimana dirinci lebih lanjut dalam pasal 23 bahwa ” Disemua sekolah Negeri, kecuali sekolah rendah dan sekolah luar biasa, murid-murid membayar uang sekolah yang ditetapkan menurut kekuatan orang tuanya”.

Jadi dapat disimpulkan bahwa kata Sekolah Luar Biasa dapat diartikan sebagai:

  1. Sistem atau lembaga bila dikaitkan dengan kebijakan teknis.

  2. Tempat atau fisik bila dikaitkan dengan keberadaan unsur-unsurnya.

Demikian pula penggunaan istilah pendidikan dan pengajaran luar biasa juga mengalami perkembangan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 pasal 8 ayat (1) yakni “Warga negara yang memiliki kelainan fisik dan/atau mental berhak memperoleh pendidikan luar biasa”. Pasal ini menunjuk makna bahwa pendidikan luar biasa sebagai proses pendidikan dan bentuk fisik tindakan pendidikannya. Sementara pasal 11 ayat (1) memberikan bukti bahwa “Jenis pendidikan yang termasuk jalur pendidikan sekolah  salah satunya adalah pendidikan luar biasa.

Istilah sekolah luar biasa dalam perundang-undangan terakhir digunakan  dalam PP Nomor 25 Tahun 2000 pasal 3 poin e nomor 10 (sub e) intinya memberikan amanah bahwa Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom salah satunya adalah berkewajiban atas penyelenggaraan sekolah luar biasa.

Perkembangan lebih lanjut UU Nomor 20 tahun 2003 tidak lagi menggunakan istilah Pendidikan Luar Biasa melainkan menggunakan istilah Pendidikan Khusus. Pendidikan khusus dalam konteks ini cenderung dapat dipahami sebagai proses layanan.

KENYATAAN  SAAT INI

Ketentun teknis pengelolaan pendidikan khusus di Indonesia yang berlaku saat ini telah termuat  dalam PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.  Pasal 130 ayat (1) mengatur bahwa “Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan dapat diselenggarakan pada semua jalur dan jenis pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah”. Selanjutnya  ayat (2) memberikan keleluasaan bahwa “Penyelenggaraan pendidikan khusus dapat dilakukan melalui satuan pendidikan khusus, satuan pendidikan umum, satuan pendidikan kejuruan, dan/atau satuan pendidikan keagamaan”.

Secara teknis bahwa “Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan pada jalur formal diselenggarakan melalui satuan pendidikan anak usia dini, satuan pendidikan dasar, dan satuan pendidikan menengah (pasal 132) “.

Adapun ketentuan mengenai bentuknya ada ketentuan dalam pasal 133 bahwa :

  1. Satuan pendidikan khusus formal bagi peserta didik berkelainan untuk pendidikan anak usia dini berbentuk taman kanak-kanak luar biasa atau sebutan lain untuk satuanpendidikan yang sejenis dan sederajat.
  2. Satuan pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan pada jenjang pendidikan dasar terdiri atas:
  • sekolah dasar luar biasa atau sebutan lain untuk satuan pendidikan yang sejenis dan sederajat; dan
  • sekolah menengah pertama luar biasa atau sebutan lain untuk satuan pendidikan yang sejenis dan sederajat.
  1. Satuan pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan pada jenjang pendidikan menengah adalah sekolah menengah atas luar biasa, sekolah menengah kejuruan luar biasa, atau sebutan lain untuk satuan pendidikan yang sejenis dan sederajat.

Oleh karena itu dituntut kemampuan analisa yang komprehensif dalam memilih organisasi kelembagaan terkait layanan pendidikan khusus sebagaimana ketentuan dalam PP No. 17 Tahun 2010 pasal 133 ayat (4) dimana “Penyelenggaraan satuan pendidikan khusus dapat dilaksanakan secara terintegrasi antarjenjang pendidikan dan/atau antarjenis kelainan”.

Perhatikan makna berikut ini :

  1. Pola Terintegrasi Antarjenjang maksudnya sebuah lembaga pendidikan khusus hanya satu jenis ketunaan yang menyelenggarakan pendidikan beberapa jenjang sesuai kebutuhan dan kemampuannya.  Sekolah Luar Biasa (SLB) yang menyelenggarakan semua jenjang  untuk satu jenis ketunaan,  sehingga terdiri dari  :
  • SLB A  sekolah untuk anak tunanetra,
  • SLB B sekolah untuk anak runguwicara,
  • SLB C sekolah untuk anak tunagrahita,
  • SLB D sekolah untuk anak tunadaksa,
  • SLB E sekolah untuk anak tunalaras.
  1. Sedangkan terintegrasi antarjenis kelainan  maksudnya bentuk sebuah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan bagi peserta didik dari beberapa jenis  kelainan pada jenjang tertentu.

Nama  satuan pendidikan yang demikian adalah  TKLB, SDLB, SMPLB dan SMALB.

  1. Pola penyelenggaraan satuan pendidikan khusus terintegrasi antarjenjang pendidikan dan/atau antarjenis kelainan dapat dipahami sebagai sebuah lembaga pendidikan khusus yang menyelenggarakan pendidikan dari jenjang Pra sekolah,  Pendidikan Dasar dan  Pendidikan Menengah untuk semua jenis kelainan.

Kenyataan ini karena APK Pendidikan Khusus sangat rendah, sehingga kalau diselenggarakan secara terpisah kurang efektif dan kurang efisien karena jumlah siswa sedikit. Di lain pihak  juga ada peluang menyulitkan guru sebagai pendidik karena rombelnya sedikit jam pelajaran sedikit sehingga cenderung kurang jam mengajar .

KESIMPULAN

  1. Istilah Pendidikan Luar Biasa dan Sekolah Luar Biasa digunakan pada saat pendidikan nasional diatur dengan UU Nomor 5 Tahun 1950 dan UU Nomor 2 tahun 1989 serta PP Nomor 25 Tahun 2000.

  2. Istilah Pendidikan Khusus digunakan setelah pengelolaan dan penyelenggaraan diatur dengan UU No. 20 Tahun 2003 dan PP Nomor 17 Tahun 2010.

  3. Penyelenggaraan satuan pendidikan khusus dapat dilaksanakan secara terintegrasi antarjenjang pendidikan dan/atau antarjenis kelainan dengan analisa dari segi efektifitas dan efisiensinya .

  4. Dibutuhkan kebijakan yang bijaksana sehingga efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan khusus dapat terwujud.

Sekian ini hanya sekedar persepsi saja. Semoga bermanfaat…

Iklan

Tentang PENDIDIKAN KHUSUS

Saya bertugas sebagai guru SMALB Negeri CILACAP, Domisili di jalan Gereja- Purwokerto
Pos ini dipublikasikan di Edukasi. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s