PEMERINTAH PROVINSI DAN SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS DALAM UU NO 14 TAHUN 2005

Oleh : Yuswan

Pasal 5 ayat (2) UU No. 20 tahun 2003   menjamin bahwa ” Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus” perlu diwujudkan.  Sementara UU No 14 tahun 2005  dalam pasal 24 ayat 2 menegaskan bahwa ” (2) Pemerintah provinsi wajib memenuhi kebutuhan guru, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin  keberlangsungan pendidikan menengah dan pendidikan khusus sesuai dengan kewenangan”.

Sebenarnya sudah jelas  selama rambu-rambu perihal  pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan khusus   tersebut belum dicabut maka masih tetap  menjadi  hak Pemerintah Provinsi.  Walaupun demikian masih ada sedikit pihak yang belum memahami koridor ini.  Masih simpang siur dalam memahami pendidikan khusus dan satuan pendidikan khusus. Oleh karena itu adalah bijaksana manakala kita semua warga pendidikan khusus bersikap bijak memaklumi kondisi ini. Tidak ada yang keliru apalagi salah, karena kita diberi kemampuan yang berbeda untuk memahami sesuatu oleh-Nya.

Sekedar mengingatkan bahwa  dalam konteks  program pendidikan khusus   pemahaman berasarkan Pasal 127 PP No. 17 Tahun 2010 secara prinsip ada  2 (dua) yakni pendidikan khusus  bagi anak berkelainan dan pendidikan bagi anak yang  memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

Berdasarkan ketentuan dalam  pasal 133 PP No. 17 Tahun 2010 pada prinsipnya terdapat satuan pendidikan khusus bagi anak berkelainan yang terdiri dari :

  • Jenjang paud formal jakni TKLB,
  • Jenjang pendidikan dasar terdiri dari SDLB dan  SMPLB,
  • Jenjang pendidikan menengah dalam bentuk SMALB atau SMKLB.

Secara teknis penyelenggaraan satuan pendidikan khusus dapat dilaksanakan secara terintegrasi antarjenjang pendidikan ( sekolah dalam satu lembaga meliputi semua jenjang) dan/atau antarjenis kelainan (dalam satu jenjang  ditangani semua jenis kelainan) yang biasa dikenal SLB satu atap.

Sebenarnya pasal 133 PP No. 17 tahun 2010  memberi peluang adanya satuan pendidikan khusus yang merupakan integrasi antar jenjang dan antar jenis kelainan salam satu lembaga/satuan pendidikan sebagaimana yang diterapkan di Provinsi Jawa Tengah. Salah satu contohnya  SLB Negeri Semarang yang menyelenggarakan jenjang TKLB, SDLB, SMPLB dan SMALB untuk semua jenis ketunaan/kelainan.

Adapun  dalam hal teknis pendidikan khusus bagi anak berkelainan ada 2 (dua) pola yakni penyelenggaraan melalui satuan pendidikan khusus (SLB,TKLB, SDLB, SMPLB dan SMALB) dan pola pendidikan khusus melalui satuan pendidikan non satuan pendidikan khusus (sekolah regule SD, SMP, SMA/SMK) melalui sistem Pendidikan Inklusif atau kelas khusus.

Pertanyaan selanjutnya ” Seberapa jauh  kewenangan Pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan satuan pendidikan khusus ?” Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan memberikan kewenangan  melalui pasal  131 ayat 1 bahwa Pemerintah Provinsi menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan khusus untuk setiap  jenis kelainan dan jenjang pendidikan sebagai model sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kewenangannya jelas, jadi kalau mampu banyak mengapa harus 1 (satu) ? Kuncinya ada di kemuan kita. Ingat…. selama ketentuan Pendidikan khusus dalam pasal 24 ayat 2 UU No 14 Tahun 2005 belum dicabut, maka Pemerintah Provinsi harus berani mengambil kebijakan bahwa penyelenggaraan satuan pendidikan khusus adalah haknya. Nikmatilah sebagai hak jangan sebagai kewajiban….!

Terkait hal tersebut saya yakin bahwa  segenap Insan Pendidikan Khusus di Jawa Tengah  mendukung kebijakan  Bapak Gubernur  Provinsi Jawa Tengah yang berupaya  melakukan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan luar biasa pada semua jenjang pendidikan agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, melalui optimalisasi dan penataan ulang pengelolaan dan penyelenggaraan Sekolah Luar Biasa (SLB). Logikanya dalam kondisi saat ini satuan pendidikan di Jawa Tengah  mampu berkiprah di tingkat Nasional, apalagi nanti bila Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mampu mewujudkan impiannya Pasti hasilnya lebih baik.  Mari kita tengok langkah sebagai  kiprah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di  ARSIPKU    atau   Bakor PLB  atau    DINAS PENDIDIKAN JETENG

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s