PENDIDIKAN KHUSUS DI JAWA TENGAH

                      

Oleh : Yuswan

Seiring perjalanan waktu, berbagai upaya telah dilakukan oleh berbagai pihak untuk menyatukan visi dan misi pendidikan khusus di Provinsi Jawa Tengah, baik yang lewat orasi mimbar, aneka tulisan di media cetak atau dunia maya ataupun  yang melalui langkah nyata.Berbagai tanggapan pro kontra pun bermunculan dengan persepsi yang benar semua karena pijakan pemikirannya memang dicari yang paling benar.

Salah satu kegiatan dalam rangka menyambut “disable day”, Pusat Studi difabilitas LPPM, Prodi PLB, FKIP UNS Surakarta bekerjasama dengan APPKhI Pusat  telah menyelenggarakan seminar nasional dengan tema “Pendidikan non diskrimanatif untuk anak dengan difabilitas / anak berkebutuhan khusus ” di Gedung F,  FKIP UNS pada  tanggal 15 Februari 2014 yang baru lalu.

Sebagai salah seorang Narasumber Bapak Gubernur Jawa Tengah dengan tegas menyatakan bahwa salah satu tugas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam hal  layanan pendidikan  adalah penyelenggaraan layanan Pendidikan Khusus.

Pernyataan ini seirama dengan  ketentuan sbb :

  • PP Nomor 17  Tahun 2010 sbb :
  1. Pasal 21 ayat (2) bahwa ” Gubernur menetapkan kebijakan untuk menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, dan/atau peserta didik di daerah khusus”.
  2. Pasal 131 ayat 1, yakni “Pemerintah provinsi menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan khusus untuk setiap jenis kelainan dan jenjang pendidikan sebagai model sesuai dengan kebutuhan peserta didik”.
  3. Pasal 182 ayat 5) Izin pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk satuan pendidikan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah diberikan oleh gubernur.
  • Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005  pasal 24 ayat 2   menetapkan bahwa:

Pemerintah provinsi wajib memenuhi kebutuhan guru, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan pendidikan menengah dan pendidikan khusus sesuai dengan kewenangan.”

Menurut ketentuan ini secara normatif yang berkewajiban menyelenggarakan satuan pendidikan khusus dan mengangkat tenaga guru pendidikan khusus ( TKLB, SDLB, SMPLB dan SMALB)  adalah Pemerintah Provinsi.

Jadi ketentuan pasal 21 ayat 2, pasal 131 ayat 1;  pasal 182 ayat 5  dari PP Nomor 17  Tahun 2010 dan pasal 24 ayat 2  Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005  secara normatif menempatkan   Pemerintah Provinsi sebagai pengelola dan penyelenggara  tunggal  Pendidikan Khusus melalui Satuan Pendidikan Khusus.

Bahkan Bapak Gubernur dalam menjawab salah seorang penanya memberikan secercah harapan dengan meminta rencana aksi insan Pendidikan Khusus untuk dijadikan bahan pengambilan kebijakan tahun 2015.  Masukan-terkait pelaksanaan Pendidikan Khusus yang diinginkan  sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Untuk itu adalah sangat bijaksana manakala pihak-pihak pengambil kebijakan dalam pembinaan pendidikan khusus di Provinsi Jawa Tengah  berkenan menerjemahkan komitmen Bapak Gubernur Jawa Tengah sebagai rambu penyelenggaraan Satuan Pendidikan Khusus ( SLB, TKLB,  SDLB, SMPLB, dan SMALB ) di waktu mendatang. Ciptakan kolaborasi antara kemampuan,  tugas, tanggungjawab, kewenangan dan kepentingan antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan Pendidikan Khusus di Jawa Tengah.

Oleh karena itu dalam masa transisi ini, kemampuan pengendalian diri bagi insan yang merasa dirinya bagian dari dunia Pendidikan Khusus di Provinsi Jawa Tengah sangat dibutuhkan. Mari kita samakan persepsi, visi dan misi dalam menyongsong layanan pendidikan khusus di Jawa Tengah sehingga tercipta kebersamaan dalam suasana kondusif.

Langkah nyata dari Bakor PLB  dan APPKhI Provinsi Jawa Tengah sangat ditunggu keberdaannya. Unsur Bakor PLB sebagai kepanjangan tangan dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah harus mampu membantu terciptanya kesamaan persepsi khususnya dalam pelaksanaan tugas insan Satuan Pendidikan Khusus.  Unsur Asosiasi Profesi Pendidikan Khusus Indonesia (APPKhI) Provinsi Jawa Tengah sebagai organisasi profesi dituntutkemampuannya untuk membina anggotanya agar memiliki kemampuan  berfikir dan bertindak yang bisa mencerminkan dirinya sebagai anggota  profesional.

Selamat bekerja  demi Pendidikan Khusus di Provinsi Jawa Tengah….

Semoga suskses….

One thought on “PENDIDIKAN KHUSUS DI JAWA TENGAH

  1. Ping-balik: BAKOR PLB BANYUMAS

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s