KESEPAHAMAN

PERLUNYA KESEPAHAMAN

PELAKSANAAN PASAL 131 PP NO. 17 TAHUN 2010

Oleh YUSWAN

Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) bolehlah sedikit tersenyum lega seirama lahirnya PP  No. 17 Tahun 2010  tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Pemerintah  dengan bijaknya menempatkan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) layaknya Warga Negara Indonesia pada umumnya. Pemerintah  menempatkan aturan penyelenggaraan bagi Pendidikan Khusus (PK) dan Pendidikan Layanan Khusus  (PLK) dalam PP NO. 17 TAHUN 2010  melalui bab tersendiri, yakni  bab VII dengan 16 pasal  dari pasal 127 s/d pasal 142.

Pasal 127 dan 128 bersifat umum sedangkan pasal 129 s/d pasal 138 mengatur tentang Pendidikan Khusus (PK) dan pasal 139 s/d pasal 142 mengatur penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus (PLK).

Pendidikan Khusus (PK) menurut pasal 127 adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Lohikanya siapapun yang mengalami kesulitan dalam mengikuti prossses pembelajaran karena sebab di atas adalah berhak layanan pendidikan melalui Pendidikan Khusus.

Layanan Pendidikan Khusus dapat diberikan melalui  SATUAN PENDIDIKAN UMUM,  SATUAN PENDIDIKAN KEJURUAN, SATUAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN dan SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS   itu sendiri.

Sedangkan Pendidikan Layanan Khusus (PLK) adalah layanan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.

Pada hakekatnya cukup lengkap, walaupun secara keseluruhan terlihat masih bersifat global. Pemerintah cukup bijak dengan menempatkan pasal 138 dan pasal 142 yang menjanjikan lahirnya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional sebagai aturan teknisnya.  Apapun adanya ini adalah sebuah kemajuan. Kita tunggu adanya.

Sebagai gambaran menurut hemat kami, dalam memahami bab VII dari PP No. 17 tahun 2010, diharapkan bersikap bijak karena dituntut berfikir komprehensif.  Harus kita pahami dari semua unsur/komponen  terkait mengingat bab VII dari PP No. 17 tahun 2010 bersifat pembenahan  atas kondisi yang ada.

Sebagai contoh dalam hal kebijakan, pasal 130 ayat (1) dan ayat 2 dari  PP  No. 17 Tahun 2010, menegaskan bahwa pendidikan khusus dapat diselenggarakan pada semua jalur dan jenis pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dan dapat dilakukan melalui satuan pendidikan khusus, satuan pendidikan umum, satuan pendidikan kejuruan, dan/atau satuan pendidikan keagamaan. Sementara pasal 135 memberikan rambu bahwa pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat diselenggarakan pada satuan pendidikan formal TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat.

Sedangkan dalam hal penyelenggara, secara teknis  pasal 131 ayat (1) menegaskan bahwa “Pemerintah provinsi menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan khusus untuk setiap jenis kelainan dan jenjang pendidikan sebagai model sesuai dengan kebutuhan peserta didik”. Sementara ayat (2) hanya memberikan kewenangan kepada Pemerintah kabupaten/kota menjamin terselenggaranya pendidikan khusus pada satuan pendidikan umum dan satuan pendidikan kejuruan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Adapun ayat (3) menegaskan bahwa bentuk penjaminan terselenggaranya pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menetapkan paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan umum dan 1 (satu) satuan pendidikan kejuruan yang memberikan pendidikan khusus.

Oleh karena itu menurut hemat kami, sangat dibutuhkan adanya kesepahaman diantara Pembina dan pelaksana di lapangan. Kesepahaman dibutuhkan guna menghindari kemungkinan terjadinya situasi yang kurang mendukung pembinaan SLB,TKLB,  SDLB, SMPLB dan SMALB sebagai bentuk Satuan Pendidika Khusus. Hal ini karena dalam realitanya penyelenggaraan SLB, TKLB, SDLB, SMPLB dan SMALB kondisi saat ini masih membutuhkan penataan lebih lanjut.

Oleh karena itu adalah sangat bijaksana manakala dalam Permendiknas yang mengatur tentang penyelenggaraan dan pengelolaan Pendidikan Khusus nanti, ada klausul yang menegaskan bahwa :

  1. Kewajiban dan kewenangan Pemerintah Propinsi dalam menyelenggarakan Pendidikan Khusus sebagai pengecualian dari PP No. 38 tahun 2007.
  2. Pemerintah Provinsi tidak  hanya melaksanakan kewajiban minimalnya tetapi berkewajiban mengelola pendidikan khusus pada semua satuan pendidikan khusus,  khususnya sekolah negeri yang telah ada.

Harapan kami semata-mata agar Pemerintah Provinsi selaku pemberi izin pendirian sebuah satuan pendidikan juga berposisi sebagai penyelenggara tunggal Satuan Pendidikan Khusus. Dengan segala kemampuannya kita optimis Pemerintah Provinsi (bila berkenan) pasti mampu menyelenggarakan pembinaan satuan pendidikan khusus dengan baik.

Sebagai contoh karena belum terciptanya kesepahaman bersama ( Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Provinsi)  masih terdapat pola penyelenggaraan satuan Pendidikan Khusus yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi  dan ada juga yang diselenggarakan  oleh Pemerintah Kabupaten.

Kondisi ini lahir dari adanya perubahan peraturan yang dijadikan dasar hukum penyelenggaraan satuan pendidikan khusus. Pada awalnya sebelun tahun 2007,  Pendidikan Luar Biasa (PLB) yang sekarang dikenal dengan istilah Satuan Pendidikan Khusus (PK) diselenggarakan berdasarkan PP No. 25 Tahun 2000. Berdasar PP No. 25 Tahun 2000, teknis  pengelolaan dan penyelenggaraan PLB  merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi. Pemerintah Provinsi selanjutnya  menempatkan urusan PLB  sebagai bagian dari tugas dan kewenangannya.

Kondisi tersebut mengalami perubahan dengan lahirnya  Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 dimana urusan pendidikan dasar dan pendidikan menengah menjadi tugas dan kewenangan Pemerintah Kabupaten.  Hal ini karena  satuan Pendidikan Khusus adanya dalam jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah  maka pada saat pelaksanaan penyerahan urusan Pemerintah Provinsi ke Pemerintah Kabupaten termasuk diserahkan diantaranya  urusan satuan pendidikan khusus ( saat itu  SDLB dan SLB).

Walaupun demikian Pemerintah Provinsi masih tetap memberikan pembinaan teknis secara bertahap,(menurut hemat penulis) kebijaksanaan Pemerintah Provinsi tersebut sangat terdukung dengan lahirnya Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010  yang diperbaharui dengan PP No. 66 Th. 2010.

Sebenarnya (menurut hemat penulis juga) pasal 131 ayat (1) PP No. 17 Thn 2010  dapat dipahami sebagai suatu perintah halus dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi untuk turut menangani pengelolaan dan penyelenggaraan Satuan Pendidikan Khusus ( ayat 1 ) dan mengingatkan agar Pemerintah Kabupaten menyerahkan kembali kepada Pemerintah Provinsi dengan jalan HANYA MEMBERI  kewenangan untuk MENJAMIN bukan menyelenggarakan.

Oleh karena itu perlu hati yang jernih dalam menata kesepahaman ini mengingat :

  1. Penyelenggaraan satuan pendidikan khusus ( SLB, TKLB, SDLB, SMPLB dan SMALB)  berdasarkan Permendiknas Nomor 01 Tahun 2008 rasio guru dengan siswa maksimum TKLB dan SDLB adalah 1 : 5, sedangkan SMPLB dan SMALB adalah 1 : 8.
  2. Persebaran anak berkebutuhan khusus sangat bervariatif, sementara jumlah satuan pendidikan khusus masih terbatas adanya.
  3. Adanya kenyataan bahwa dengan situasi politik pemerintahan yang ada sekarang, adakalanya  di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten/Provinsi belum tersedia tenaga kependidikan sesuai kebutuhan.
  4. Adanya kenyataan terdapat  beberapa provinsi yang telah menempatkan urusan pengelolaan dan  penyelenggaraan satuan pendidikan khusus ( SLB, TKLB, SDLB, SMPLB dan SMALB) sebagai SUATU HAK  sehingga dengan keikhlasannya mampu menerima satuan pendidikan khusus di urusannya sebagai KARUNIA,  sementara ada yang menempatkan sebagai SUATU KEWAJIBAN  sehingga menikmatinya sebagai BEBAN.

Kejernihan hati sangat diharapkan mengingat Anak Berkebutuhan Khusus juga anak Indonesia yang memiliki hak dan kewajiban layaknya anak-anak pada umumnya. Sementara keluarganya sudah dapat menerima semua ini sebagai anugrah dari-Nya. Apapun adanya dinikmati sebagai Anugrah. Marilah ciptakan kebersamaan antara ABK, Keluarga ABK, dan Pemerintah  dalam menerima anugrah ini.

Oleh karena itu kesepahaman sangat dinantikan adanya sehingga terhindar dari rasa penyelenggaraan layanan pendidikan khusus  sebagai kewajiban atau beban, dan lahir perasaan bahwa itu semua adalah hak dan kewenangan.

Demikian sekilas satuan pendidikan khusus dalam pasal 131  PP No. 17 Thn 2010.

YUSWAN,

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s