PERLUNYA KESEPAHAMAN

PELAKSANAAN PASAL 131 PP NO. 17 TAHUN 2010

Oleh YUSWAN

Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) bolehlah sedikit tersenyum lega seirama lahirnya PP  No. 17 Tahun 2010  tentang pengelolaan dan penyelenggraan pendidikan. Pemerintah kelihatannya mulai tertarik menempatkan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) layaknya Warga Negara Indonesia pada umumnya. Pemerintah tak tanggung-tanggung menempatkan aturan penyelenggaraan bagi Pendidikan Khusus (PK) dan Pendidikan Layanan Khusus  (PLK) dalam bab tersendiri, yakni  bab VII dengan 16 pasal  dari pasal 127 s/d pasal 142.

Pasal 127 dan 128 bersifat umum Sedangkan pasal 129 s/d pasal 138 mengatur tentang Pendidikan Khusus (PK) dan pasal 139 s/d pasal 142 mengatur penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus (PLK).

Pendidikan Khusus (PK) menurut pasal 127 adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Sedangkan Pendidikan Layanan Khusus (PLK) adalah layanan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.

Pada hakekatnya cukup lengkap, walaupun secara keseluruhan terlihat masih bersifat global. Pemerintah cukup bijak dengan menempatkan pasal 138 dan pasal 142 yang menjanjikan lahirnya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional sebagai aturan teknisnya.  Apapun adanya ini adalah sebuah kemajuan. Kita tunggu adanya.

Sebagai gambaran menurut hemat kami, dalam memahami bab VII dari PP No. 17 tahun 2010, diharapkan bersikap bijak karena dituntut berfikir komprehensif.  Harus kita pahami dari semua unsur/komponen  terkait mengingat bab VII dari PP No. 17 tahun 2010 bersifat pembenahan  atas kondisi yang ada.

Sebagai contoh dalam hal kebijakan, pasal 130 ayat (1) dan ayat 2 dari  PP  No. 17 Tahun 2010, menegaskan bahwa pendidikan khusus dapat diselenggarakan pada semua jalur dan jenis pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dan dapat dilakukan melalui satuan pendidikan khusus, satuan pendidikan umum, satuan pendidikan kejuruan, dan/atau satuan pendidikan keagamaan. Sementara pasal 135 memberikan rambu bahwa pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat diselenggarakan pada satuan pendidikan formal TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat.

Sedangkan dalam hal penyelenggara, secara teknis  pasal 131 ayat (1) menegaskan bahwa “Pemerintah provinsi menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan khusus untuk setiap jenis kelainan dan jenjang pendidikan sebagai model sesuai dengan kebutuhan peserta didik”. Sementara ayat (2) hanya memberikan kewenangan kepada Pemerintah kabupaten/kota menjamin terselenggaranya pendidikan khusus pada satuan pendidikan umum dan satuan pendidikan kejuruan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Adapun ayat (3) menegaskan bahwa bentuk penjaminan terselenggaranya pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menetapkan paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan umum dan 1 (satu) satuan pendidikan kejuruan yang memberikan pendidikan khusus.

Hal ini berseberangan dengan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 SUB BIDANG KEBIJAKAN  butir 3 yang dengan tegas memberikan kewenangan Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal kepada Pemerintah Kabupaten. Bahkan dalam hal pembiayaan, sarana prasarana dan ketenagaan untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal juga menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten.

Oleh karena itu menurut hemat kami, sangat dibutuhkan adanya kesepahaman diantara Pembina dan pelaksana di lapangan. Kesepahaman dibutuhkan guna menghindari kemungkinan terjadinya situasi yang kurang mendukung pembinaan SLB,TKLB,  SDLB, SMPLB dan SMALB sebagai bentuk Satuan Pendidika Khusus.

Hal ini karena dalam realitanya penyelenggaraan SLB, TKLB, SDLB, SMPLB dan SMALB kondisi saat ini masih membutuhkan penataan lebih lanjut.

Oleh karena itu adalah sangat bijaksana manakala dalam Permendiknas yang mengatur tentang penyelenggaraan dan pengelolaan Pendidikan Khusus nanti, ada klausul yang menegaskan bahwa :

  1. Kewajiban dan kewenangan Pemerintah Propinsi dalam menyelenggarakan Pendidikan Khusus sebagai pengecualian dari PP No. 38 tahun 2007.
  2. Pemerintah Provinsi tidak  hanya melaksanakan kewajiban minimalnya tetapi berkewajiban mengelola pendidikan khusus pada semua satuan pendidikan khusus negeri yang telah ada.

Harapan kami semata-mata agar ada kejelasan bahwa Pemerintah Provinsi sebagai penyelenggara tunggal Satuan Pendidikan Khusus, sehingga tidak muncul situasi yang kurang mendukung terselenggaranya pembinaan satuan pendidikan khusus dengan baik.

Sebagai contoh karena belum terciptanya kesepahaman bersama Khususnya di Provinsi Jawa Tengah , Penyelenggaraan satuan Pendidikan Khusus yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah hanya 4 SLB Negeri, sementara satuan pendidikan Khusus (SDLB Negeri, SMPLB Negeri dan SMALB Negeri) yang lain oleh Pemerintah Kabupaten sebagai konsekuensi pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007. Celakanya, karena adanya perbedaan kemampuan dalam pembinaan menimbulkan kesenjangan yang kurang menguntungkan.

Kondisi ini membutuhkan kejelasan karena ada Pemerintah Kabupaten yang benar-benar memperlakukan Satuan Pendidikan Khusus sebagaimana layaknya satuan pendidikan dasar dan menengah pada umumnya seperti Kabupaten Cilacap, tetapi tidak sedikit yang masih belum bisa menerima kenyataan bahwa satuan pendidikan khusus juga bagian dari pendidikan dasar dan menengah.

YUSWAN,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s