Perda tentang Penyandang Cacat atau Penyandang Disabilitas .

UU No. 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat atau Penyandang Disabilitas memberikan bingkai normatif berkaitan dengan kebijakan yang dibutuhkan bagi penyandang cacat atau Penyandang Disabilitas. Pada hakekatnya mereka memiliki kesempatan dan hak yang sama layaknya warganegara yang tidak berposisi sebagai penyandang cacat.

Secara prinsip pasal 5 -memberikan jaminan bahwa ”  Setiap penyandang cacat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan”

Menyadari kondisi  yang berbeda dengan warganegara Indonesia pada umumnya, pasal 1 – (3) UU No. 4 tahun 1997  menegaskan bahwa Kesamaan kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang kepada penyandang cacat untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
Seiring  dengan keterbatasan yang dimilikinya sangat dibutuhkan fasilitas aksesibilitas  yang memadai.   Adapun maksud Aksesibilitas sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 ayat (4) Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang cacat guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Kemudahan dalam konsep ini dikandung maksud sebagai fasilitas dan/atau kebijakan adaptif yang memungkinkan Penyandang Cacat atau Penyandang Disabilitas memiliki peluang mewujudkan hak dan kewajiban  layaknya  mereka yang bukan penyandang cacat.  Situasi yang mampu mendorong pemanfaatan peluang  inilah yang diharapkan.

Kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan  salah satunya adalah aspek sosial ekonomi  dimana Penyandang Cacat atau Penyandang Disabilitas memiliki hak yang sama untuk memperoleh pekerjaan. Guna mewujudkan harapan ini dibutuhkan rambu-rambu yang menempatkan hak dan kewajiban semua pihak secara proporsional, sehingga terhindar hal-hal yang kurang diinginkan.

Berkaitan hal tersebut sudah saatnya diterbitkan peraturan daerah (Perda)  baik oleh Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten yang memungkinkan diadakannya pembinaan terhadap pihak-pihak yang terkait dengan tenaga kerja penyandang cacat atau Penyandang Disabilitas.  Secara khusus terhadap angkatan kerja dan tenaga kerja penyandang cacat  di Kabupaten Cilacap agar dapat jadi tenaga kerja profesional sesuai kebutuhan lapangan kerja minimal di lingkungan sendiri.  Sedangkan pembinaan bagi pihak   instansi terkait  dan pengguna tenaga kerja dibuthkan  dengan harapan tercipta kesepahaman yang proporsional betapa   pentingnya   upaya mewujudkan tuntutan pasal 5 UU No. 4 tahun 1997  dan pada gilirannya lahirlah kebersamaan diantara kita.

Apabila Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten berkenan menyusun Perda tentang Penyandang Cacat atau Penyandang Disabilitas  yang juga mengatur hal-hal ketenaga kerjaan, saya merasa optimis Dunia Usaha dan Dunia Industri sebagai pemilik lapangan kerja  siap mengambil kebijakan dan langkah-langkah konkrit layaknya sikap terhadap tenaga kerja pada umumnya.

Khusus bagi Pemerintah Kabupaten Cilacap kami sangat bangga manakala berkenan  menjadi pioner dalam mengkritisi UU No. 4 tahun 1997  dan PP 38 tahun 2007  dengan tetap berpegang pada Perda Kabupaten Cilacap   No. 17 Tahun 2008,  khususnya melalui penyusunan Perda tentang Penyandang Cacat atau Penyandang Disabilitas .

Sekian harapan kami, tak lupa  mohon maaf  manakala kurang pas adanya.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s