SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS MENYONGSONG PELAKSANAAN PP NO. 17 TAHUN 2010

Oleh : Yuswan

PENDAHULUAN

Pendidikan Khusus merupakan jenis pendidikan yang diperuntukan bagi Anak Berkebutuhan Khusus. Secara resmi ketentuan tentang pendidikan khusus dipergunakan sejak lahirnya UU No. 20 Tahun 2003  untuk menggantikan istilah lama Pendidikan Luar Biasa (PLB). Secara teknis pada waktu itu dikelola berdasar PP No. 25 Tahun 2000. Seiring perkembangan kebijakan dan warna politik,  dalam perjalanannya terakhir dikelola berpijak pada PP No. 38 Tahun 2007  layaknya pendidikan dasar dan menengah pada umumnya.

Oleh karena itu dengan lahirnya PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, mau atau tidak, ya harus mau mengikuti pola yang ada. Berkaitan hal tersebut guna memahami  konsep penyelenggaraan Pendidikan Khusus melalui Satuan Pendidikan Khusus acuan dasarnya adalah  UU No. 20 Thn 2003  dan PP No, 17  Tahun 2010. Tekait keberadaan  dan pemenuhan (kuantitas dan kualitas) guru pendidikan khusus pasal 24  ayat 2 UU Nomor 14 tahun 2005  telah dengan jelas menberikan mandat kepada Pemerintah Provinsi untuk menyelesaikannya.

Berikut sekilas pemahaman menurut kami. APAKAH PENDIDIKAN KHUSUS ?

UU No. 20 Thn 2003  pasal 32 ayat (1)   memberikan batasan bahwa Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

Secara prinsip pendidikan khusus dalam konsep ini diartikan sebagai pendidikan yang diperuntukan bagi mereka Anak Berkebutuhan Khusus yang tidak mampu (mengalami kesulitan) mengikuti pendidikan layaknya anak normal  baik karena keterbatasan kemampuannya atau  mereka yang memiliki kemampuan di atas rata-rata normal.

SIAPA YANG MEMBUTUHKAN PENDIDIKAN KHUSUS ? UU No. 20 Thn 2003 pasal 5  memberikan rambu-rambu sbb :

  1. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
  2. Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.
  3. Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.
  4. Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.

Berkaitan hal tersebut kedepan dalam memahami pendidikan khusus sangat bijaksana manakala kita mampu memahami bahwa pendidikan khusus sebagai upaya mencerdaskan kehidupan bangsa yang  bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Walaupun demikian kita juga harus menyadari kelebihan dan keterbatasan yang ada pada peserta didik  sebagaimana ditegaskan dalam UU No. 20 tahun 2003 pasal12 ayat(1)  yakni “ Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak :-  mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya”.

Selanjutnya khusus dalam hal Pendidikan Khusus  pasal 127 PP Nomor 17  Tahun 2010  memberikan kejelasan bahwa “ Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa”.

Jadi dapat dipahami  bahwa sepanjang  anak yang mengalami  kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa  tidak memiliki kesulitan dalam mengikuti pembelajaran pada hakekatnya tidak membutuhkan Pendidikan Khusus.

Sebagai konsekuensi logisnya mereka juga berhak memperoleh pendidikan yang bermutu layaknya mereka yang tidak memiliki  kelainan dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa, Hal ini sejalan dengan pasal 5  ayat  1 UU No. 20 tahun 2003  yakni “ Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”.

Adapun mereka yang membutuhkan pendidikan khusus  dalam PP Nomor 17  Tahun 2010 dapat dikelompokkan menjadi  :

  1. Peserta didik berkelainan (pasal 129  ayat 1 );
  2. Peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa (pasal 134 ayat 1)

Hal tersebut seirama dengan  UU No. 20 tahun 2003 pasal 5  yang menekankan bahwa :

  1. Ayat (2)  Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.
  2. Ayat (4)  Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.

Perbedaannya terletak pada bentuk lembaga pendidikan khususnya. Bagi peserta didik berkelainan pendidikan diberikan melalui satuan pendidikan khusus, satuan pendidikan umum dan satuan pendidikan kejuruan. Sedangkan peserta didik dengan potensi kecerdasan dan bakat istimewa diberikan melalui satuan pendidikan umum dan satuan pendidikan kejuruan dengan  program percepatan atau pengayaan.

SIAPA PESERTA DIDIK BERKELAINAN ? PP Nomor 17  Tahun 2010 pasal 129  ayat  3 dan 4 memberikan rincian bahwa Peserta didik berkelainan terdiri atas peserta didik :

  1. tunanetra;
  2. tunarungu;
  3. tunawicara;
  4. tunagrahita;
  5. tunadaksa;
  6. tunalaras;
  7. berkesulitan belajar;
  8. lamban belajar;
  9. autis;
  10. memiliki gangguan motorik;
  11. menjadi korban penyalahgunaan narkotika, obat terlarang, dan zat adiktif lain; dan
  12. memiliki kelainan lain.
  • Kelainan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat juga berwujud gabungan dari 2 (dua) atau lebih jenis kelainan, yang disebut tunaganda.

Menurut hemat penulis untuk kepentingan pendidikan secara prinsip dapat dipahami sbb :

  1. Tunanetra   yakni mereka yang memiliki kerusakan indra dan/atau syaraf penglihatannya sehingga mengalami keterbatasan kemampuan penglihatan yang berakibat membutuhkan pendidikan khusus.
  2. Tuna rungu yakni mereka yang memiliki kerusakan indra dan/atau syaraf pendengarannya sehingga mengalami keterbatasan kemampuan pendengaran yang berakibat membutuhkan pendidikan khusus.
  3. Tunawicara yakni mereka yang memiliki kerusakan organ dan/atau syaraf bicaranya sehingga mengalami keterbatasan kemampuan bicara  yang berakibat membutuhkan pendidikan khusus.
  4. Tunagrahita yakni mereka yang memiliki tingkat kecerdasan dalam tingkatan Embisil dan debil ( atau IQ antara 25  s/d  80) sehingga mengalami keterbatasan kemampuan berfikir yang berakibat membutuhkan pendidikan khusus.
  5. Tunadaksa yakni mereka yang memiliki kerusakan fisik dan/atau fungsi anggota tubuhnya sehingga mengalami keterbatasan kemampuan yang berakibat membutuhkan pendidikan khusus.
  6. Tunalaras  atau dikenal sebagai anal nakal, yakni mereka yang memiliki keterbatasan dalam pengendalian emosi dan atau penyesuaian diri  yang berakibat membutuhkan pendidikan khusus.
  7. Anak berkesulitan belajar  adalah mereka karena berbagai sebab memiliki tingkat kesulitan dalam belajar  yang berakibat membutuhkan pendidikan khusus.
  8. Anak lamban belajar  atau dikenal dengan istilah ‘ SLOW LEARNER “ adalah mereka (pada umumnya) memiliki keterbatasan kemampuan memahami informasi akademik  sebagai dampak  tingkat kecerdasan yang dimilikinya antara 81  s/d 90  atau sedikit di bawah normal  sehingga membutuhkan pendidikan khusus. Mereka juga dikenal dengan istilah Borderline;  Pada dasarnya anak mampu mengikuti kegiatan pembelajaran, hanya membutuhkan waktu yang lebih lama dibanding mereka yang memiliki Itingkat kecerdasan normal yakni antara 90 s/d 110.
  9. Anak autis ( ada beberapa persepsi) diantaranya  adalah mereka memiliki kelain  syaraf sehingga mengalami keterbatasan dan/atau hilanganya kemampuan konsentrasi dan pengendalian diri yang berakibat membutuhkan pendidikan khusus ;
  10. Anak yang memiliki gangguan motorik  adalah mereka yang memiliki kondisi keterbatasan dan/atau hilangnya fungsi motoriknya baik karena CP atau penyebab lainnya, sehingga untuk kepentingan pembelajaran membutuhkan pendidikan khusus;  Adapun bentuknya diantaranya kelayuhan otot, spastis ( kekejangan ) dan/atau tremor.
  11. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, obat terlarang, dan zat adiktif lain   adalah mereka yang karena kondisinya dalam posisi sebagai eks. penggunaan narkotika, obat terlarang, dan zat adiktif lainnya yang tidak  memungkinkan lagi mengikuti pendidikan di sekolah reguler tempat asalnya bersekolah.    tidak ; dan
  12. Anak yang memiliki kelainan lain  dalam konsp ini ( mungkin) ditujukan bagi mereka dengan kelainan yang tidak termasuk dalam klasifikasi diatas dan berakibat mengalami kesulitan dalam mengikuti pembelajaran sehingga membutuhkan pendidikan khusus. .

Demikian pemahaman ini semata-mata hanya dari sudut pandang kepentingan pelayanan pendidikan sehingga ada kemungkinan tidak pas bila ditinjau dari sudut pandang kepentingan yang berbeda.

PENDIDIKAN KHUSUS BAGI ANAK BERKELAINAN

Selanjutnya secara teknis penyelenggaraan pendidikan khusus bagi anak berkelainan menurut  PP Nomor 17  Tahun 2010  dalam pasal 130 ayat 1 dan 2 ditegaskan bahwa   :

(1)  Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan dapat diselenggarakan pada semua jalur dan jenis pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Berdasarkan ayat 1 pasal 130  PP Nomor 17  Tahun 2010 maka dapat dipahami bahwa Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan dapat diselenggarakan  pada jalur pendidikan formal, dan non formal,  jenjang  pendidikan dasar dan menengah baik dalam jenis pendidikan umum, kejuruan,  profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus.

Ditinjau  dari segi satuan pendidikannya maka menurut  ayat (2) Pasal 130 PP Nomor 17  Tahun 2010  Penyelenggaraan pendidikan khusus dapat dilakukan melalui satuan pendidikan khusus, satuan pendidikan umum, satuan pendidikan kejuruan, dan/atau satuan pendidikan keagamaan.

Satuan pendidikan khusus adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan secara khusus bagi peserta didik yang memiliki kesulitan dalam pembelajaran, sebagai dampak  keterbatasan yang dimiliknya.

Selanjutnya Pasal 132  PP Nomor 17  Tahun 2010 memberikan rambu penyelenggaraan Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan pada jalur formal   yakni diselenggarakan melalui satuan pendidikan anak usia dini, satuan pendidikan dasar, dan satuan pendidikan menengah.

Adapun bentuknya  menurut  Pasal 133 sbb : (1)     ayat(1) Satuan pendidikan khusus formal bagi peserta didik berkelainan untuk pendidikan anak usia dini berbentuk TKLB ( taman kanak-kanak luar biasa)  atau sebutan lain. (2)     Ayat (2) Satuan pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan pada jenjang pendidikan dasar terdiri atas:

  1.  SDLB (sekolah dasar luar biasa)  atau sebutan lain.
  2.  SMPLB (sekolah menengah pertama luar biasa) atau sebutan lain

(3)  Ayat (2) Satuan pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan pada jenjang pendidikan menengah adalah SMALB ( sekolah menengah atas luar biasa),ata sebutan lainnya

Secara teknis  PP Nomor 17  Tahun 2010  ayat (4)  menegaskan bahwa Penyelenggaraan satuan pendidikan khusus dapat dilaksanakan secara terintegrasi antarjenjang pendidikan dan/atau antarjenis kelainan.

Teringegrasi antar jenjang dimaksudkan sebagai satuan pendidikan khusus yang menyelenggarakan  jenjang pendidikan dasar ( SDLB dan SMPLB) dan pendidikan menengah ( SMALB) dalam satu satuan pendidikan  untuk masing-masing jenis kelainan.  Pada  Satuan Pendidikan Khusus  dalam pola  ini dikenal  sebagai SLB Satu Atap  sbb :

  1.  TKLB, SDLB , SMPLB , SMALB    bagian A  untuk Tunanetra,
  2.  TKLB, SDLB , SMPLB , SMALB    bagian B untuk tunarungu dan wicara
  3.  TKLB, SDLB , SMPLB , SMALB    bagian C untuk tunagrahita,
  4.  TKLB, SDLB , SMPLB , SMALB    bagian D untuk tunadaksa
  5.  TKLB, SDLB , SMPLB , SMALB    bagian E  untuk tunalaras

Sedangkan untuk terintegrasi antar jenis kelainan adalah bentuk satuan pendidikan khusus yang menyelenggarakan jenjang tertentu untuk semua jenis kelainan. .

Pada  Satuan Pendidikan Khusus  dalam pola  ini dikenal  unit sbb

  1.  Satuan pendidikan jenjang TKLB untuk bagian A, B. C. D dan E
  2.  Satuan pendidikan jenjang SDLB untuk bagian A, b. C. D dan E
  3.  Satuan pendidikan jenjang SMPLB untuk bagian A, B. C. D dan E
  4.  Satuan pendidikan jenjang SMALB untuk bagian A, B. C. D dan E

Perkembangan terakhir banyak kebijakan yang menempatkan layanan pendidikan dalam bentuk SLB Satu Atap yang memberikan layanan kepada semua jenis ketunaan dan semua jenjang  dalam satu lembaga. Contohnya SLB Negeri sebagai pengembangan dari SDLB Negeri. Kebijakan ini melahirkan adanya :

  1. Ditinjau dari jenis  peserta didiknya maka ada SLB yang menyelenggarakan layanan bagi  peserta didik  Tunanetra,  Tunarungu, Tunagrahita Ringan, Tunagrahita Sedang, Tunadaksa, Tunadaksa Sedang, Tunalaras, dan Penyandang  Autis.
  2. Ditinjau dari jenjang lembaga satuan pendidiknya maka ada SLB yang menyelenggarakan layanan untuk jenjang TKLB, SDLB, SMPLB dan SMALB.

Menyadari bahwa pembinaan kelembagaan pendidikan di Indonesia diselenggarakan berdasar  jenjang pendidikannya, maka dalam persepsi penulis  yang ideal adalah yang menyesuaikan posisi struktur Direktorat Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PK-LK) yang berada dalam koridoer Pendidikan Dasar dan Pendidikan menengah. Hal ini agar keberadaannya mudah dalam menyesuaikan dengan berbagai kegiatan pembinaan pendidikannya.

SIAPA PENGELOLA DAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN KHUSUS ?

Pengelolaan pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, penyelenggara pendidikan yang  didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan  pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

Berdasarkan  Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005  khusus dalam hal ketenagaan ditegaskan bahwa  “Pemerintah provinsi wajib memenuhi kebutuhan guru, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan pendidikan menengah dan pendidikan khusus sesuai dengan kewenangan.”

Sejauh mana kewenangannya ?

PP Nomor 17  Tahun 2010 pasal 131 ayat 1, memberikan kewenangan  yakni “Pemerintah provinsi menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan khusus untuk setiap jenis kelainan dan jenjang pendidikan sebagai model sesuai dengan kebutuhan peserta didik”. Menurut ketentuan ini secara normatif yang berhak mengangkat tenaga guru pendidikan khusus ( TKLB, SDLB, SMPLB dan SMALB)  adalah Pemerintah Provinsi.

Seberapa banyak ?

Ya monggo…. Pemerintah  Provinsi hanya mau mengurus 1 (satu) sekolah juga tak apa-apa… Mau banyak ya itu lebih baik.

Mengapa lebih baik ?

Karena dalam pasal 24  UU No. 14 tahun 2005 telah dijelaskan bahwa pemenuhan tenaga pendidik dalam rangka pemerataan layanan pendidikan khusus melalui Satuan Pendidikan Khusus  adalah kewajiban Pemerintah Provinsi,  dan pendidikan khusus melalui satuan pendidikan umum  dan satuan pendidikan kejuruan adalah kewajiban Pemerintah Kabupaten, maka dengan kesediaannya Pemerintah Provinsi mengurus TKLB, SDLB, SMPLB dan SMALB, merupakan  jaminan bahwa Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) berkelainan dapat sekolah melaui Satuan Pendidikan Khusus dengan mudah.

Ketentuan pasal 131 ayat 1  PP Nomor 17  Tahun 2010 dan pasal 24 ayat 2  Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005  tersebut dapat dipahami bahwa pengelola dan penyelenggara Pendidikan Khusus melalui Satuan Pendidikan Khusus di Indonesia menempatkan Pemerintah Provinsi sebagai pengelola dan penyelenggara  tunggal. Hal ini karena sesuai pasal 131 ayat 2 Pemerintah Kabupaten hanya diberi kewenangan menjamin terselenggaranya pendidikan khusus pada satuan pendidikan umum dan satuan pendidikan kejuruan saja.

Oleh karena itu adalah sangat bijaksana manakala Pemerintah Provinsi  berkenan  menempatkan diri sebagai pembina atau  penyelenggara Satuan Pendidikan Khusus di provisinya. Kebijaksanaan ini akan lebih sempurna manakala disiapkan juga pembina yang mampu bersikap bijak tanpa harus mengorbankan dirinya sebagai bagian dari birokrasi atau profesinya sebagai pendidik di pendidikan khusus.  Semoga demikian adanya.

Demikian sekelumit persepsi  penulis  atas   Penyelenggaraan Pendidikan Khusus di Indonesia secara normatif berdasar Undang-Undang  Nomor 20 Tahun 2003 dan UU Nomor 14 tahun 2005  serta  PP No. 17 Tahun 2010.  Tanggapan  dan saran sangat diharapkan .

Cilacap,     April  2010

YUSWAN, S.Pd

SMALB Negeri Cilacap

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s