BENANG MERAH PENDIDIKAN LUAR BIASA DENGAN PENDIDIKAN KHUSUS

Hasil gambar untuk gambar ilustrasi SLB

 

Oleh Yuswan

SEJARAH

Seiring perkembangan  kebijakan dalam dunia pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus.. tak terasa kita dihadapkan situasi adanya fakta yang membutuhkan kearifan bersama. Sebetulnya tak menjadi masalah manakala tercipta kesepahaman bersama.

Secara yuridis formal pendidikan  khusus  merupakan  pendidikan  bagi  peserta didik  yang  memiliki  tingkat  kesulitan  dalam  mengikuti proses  pembelajaran  karena  kelainan  fisik,  emosional, mental,  sosial,  dan/atau  memiliki  potensi  kecerdasan dan bakat istimewa  (Pasal 127 PP No. 17 Th. 2010).  Adapun bentuk satuan pendidikan  terdiri dari TKLB, SDLB, SMPLB dan SMALB. (Pasal 133 PP  No. 17 Th. 2010).

Sementara fakta di masyarakat banyak yang menggunakan istilah pendidikan luar biasa  untuk menunjuk pendidikan bagi anak berkelainan dengan rujukan lama (UU No: 2 Tahun 1989)   Saat ini untuk satuan pendidikannya juga masih ada yang  menggunakan sebutan  Sekolah Luar Biasa  (pasal 23 UU No: 4 tahun 1950).  .

Situasi ini muncul karena adanya perbedaan  dalam memahami perkembangan kaidah normatif atau aturan yuridis formal (perundang-undangan). Perbedaan  pemahaman tersebut ada yang dari segi  effektifitas  dan ada dari segi effisiensi. Effektifitas konsepnya terkait tujuan layanaan pembelajaran, semakin sesuai aturan layanannya maka cenderung semakin berhasil. Sementara dari segi effisiensi adalah analisis dari segi ekonomi, yakni dipilih mana yang paling hemat untuk mencapai tujuan pendidikannya. Oleh karena itu idealnya adalah perpaduan dari kedua segi dimaksud yakni bentuk layanan pendidikan khusus  yang paling effektif dan effisien itulah yang kita butuhkan.

Mari kita telusuri alur penggunaan nama PLB dengan satuan pendidikan dalam bentuk SLB, hingga  keberadaan jenis pendidikan khusus dengan  satuan  pendidikan dalam bentuk TKLB, SDLB, SMPLB dan SMALB.

Penggunaan istilah  Luar Biasa berawal dari lahirnya Undang-Undang nomor 4 tahun 1950 yang pemberlakuannya ditetapkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1954,  melalui pasal 6 ayat (2) menunjuk secara langsung bahwa pendidikan dan pengajaran luar biasa diberikan dengan khusus untuk mereka yang membutuhkan. Selanjutnya masih Undang-Undang nomor 4 tahun 1950 melalui pasal 7 ayat 5 menjelaskan bahwa layanan pendidikan dan pengajaran luar biasa bermaksud memberi pendidikan dan pengajaran kepada orang-orang yang dalam keadaan kekurangan, baik jasmani maupun rokhaninya, supaya mereka dapat memiliki kehidupan lahir bathin yang layak. Adapun yang dimaksud oleh ayat 5 diatas dijelaskan bahwa orang-orang yang dalam keadaan kekuranganjasmani atau rokhaninya ialah orang-orang yang buta, tuli, bisu, imbeciel, atau yang mempunyai cacat-cacat jasmani atau rokhani lainnya. Jadi lebih menunjuk pada suatu sistem atau proses bukan tempat secara fisik.

Dimanakah proses layanan pendidikan dan pengajaran luar biasa itu diberikan ?

Jawabnya ada bermacam-macam tergantung kemampuan kita memahaminya. Mari kita cermati bersama makna dari kalimat terkait tentang uang sekolah dan uang alat-alat pelajaran dalam pasal 22 dan pasal 23 UU No 4 Tahun 1950. Pasal 22 menekankan bahwa di sekolah-sekolah rendah dan sekolah luar biasa tidak dipungut uang sekolah maupun uang alat-alat pelajaran. Pasal 22 ini memberi peluang menafsirkan makna kata sekolah luar biasa sebagai sistem atau lembaga bahkan tempat secara fisik. Sebagaimana dirinci lebih lanjut dalam pasal 23 bahwa ” Disemua sekolah Negeri, kecuali sekolah rendah dan sekolah luar biasa, murid-murid membayar uang sekolah yang ditetapkan menurut kekuatan orang tuanya”.

Jadi dapat disimpulkan bahwa kata Sekolah Luar Biasa dapat diartikan sebagai:

  1. Sistem atau lembaga bila dikaitkan dengan kebijakan teknis.

  2. Tempat atau fisik bila dikaitkan dengan keberadaan unsur-unsurnya.

Demikian pula penggunaan istilah pendidikan dan pengajaran luar biasa juga mengalami perkembangan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional masih mempertahankannya tetapi dalam pemahaman yang lebih luas yakni menjadi Pendidikan Luar Biasa (PLB) yang diharapkan mengandung makna proses pendidikan dan bentuk fisik tindakan dan kelembagaan.

Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 pasal 8 ayat (1) yakni “Warga negara yang memiliki kelainan fisik dan/atau mental berhak memperoleh pendidikan luar biasa”. Pasal ini menunjuk makna bahwa pendidikan luar biasa sebagai proses pendidikan dan bentuk fisik tindakan pendidikannya. Sementara pasal 11 ayat (1) memberikan bukti bahwa “Jenis pendidikan yang termasuk jalur pendidikan sekolah  salah satunya adalah pendidikan luar biasa.

Istilah sekolah luar biasa dalam perundang-undangan terakhir digunakan  dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 pasal 3 poin e nomor 10 (sub e) intinya memberikan amanah bahwa Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom salah satunya adalah berkewajiban atas terselenggaranya penyelenggaraan sekolah luar biasa.

Perkembangan lebih lanjut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional tidak lagi menggunakan istilah Pendidikan Luar Biasa melainkan menggunakan istilah Pendidikan Khusus. Pendidikan Khusus  lebih berorientasi pada kesulitan yang dihadapi anak dalam mengikuti pendidikan yang berdampak pada rendahnya tingkat ketercapaian target pendidikan bagi mereka yakni di bawah rata-rata kelas.

Penggunaan istilah Pendidikan Khusus dalam UU No. 20 tahun 2003. pasal 32 ayat (1) memberikan batasan bahwa “Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa”. Pendidikan khusus dalam konteks ini cenderung dapat dipahami sebagai proses layanan.

KENYATAAN  SAAT INI

Ketentun teknis penyelenggaraan pendidikan khusus di Indonesia yang berlaku saat ini sebagaimana diatur dalam PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.  Dengan sangat jelas pasal 130 ayat (1) mengatur bahwa “Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan dapat diselenggarakan pada semua jalur dan jenis pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah”. Peluang positifnya ayat (2) memberikan keleluasaan bahwa “Penyelenggaraan pendidikan khusus dapat dilakukan melalui satuan pendidikan khusus, satuan pendidikan umum, satuan pendidikan kejuruan, dan/atau satuan pendidikan keagamaan”.

Menurut persepsi penulis, kondisi di masyarakat penyelenggaraan layanan pendidikan khusus diberikan  melalui dua (2)  kelompok satuan pendidikan yaitu :

  1. Kelompok pertama  yang berorientasi pada efisiensi ekonomi yaitu  satuan pendidikan atau  lembaga pendidikan  yang menggunakan ketentuan campuran antara peraturan lama  (UU No. 4 Tahun 50 dan UU No 2 Tahun 1989) dan peraturan baru (UU No. 20 Thm 2003  dan PP No. 17 Tahun 2010)   sebagai dasar hukumnya. Kelompok ini menggunakan nama lembaga atas dasar peraturan lama yakni  SLB (sekolah luar biasa) tetapi teknisnya menggunakan peraturan baru sebagai penyelenggaraan pendidikan khusus  terintegrasi antar jenjang pendidikan dan jenis kelainan.  Satu lembaga  untuk semua peserta didik berbagai kelainan dan semua jenjang.
  2. Kelompok kedua yang beririentasi pada efektifitas pencapaian tujuan yaitu  lembaga pendidikan  yang hanya menggunakan ketentuan  peraturan baru (UU No. 20 Thm 2003  dan PP No. 17 Tahun 2010)   sebagai dasar hukumnya. Kelompok ini menggunakan nama lembaga  dan teknisnya berdasarkan peraturan baru yaitu dalam bentuk TKLB, SDLB, SMPLB  dan SMALB sebagai bentuk dari penyelenggaraan satuan pendidikan terintegrasi antar jenis kelainan.  Satu lembaga hanya untuk peserta didik berbagai kelainan yang  satu jenjang.

Kondisi kedua kelompok ini hingga kini masih dianggap benar dan diijinkan karena memiliki tujuan yang sama.  Inilah fakta yang ada.

KEARIFAN DIBUTUHKAN

Satu hal penting yang perlu dicermati bahwa butuh kearifan bersama karena  disadari atau tidak kita dituntut melaksanakan tugas dalam jangkauan koridor hukum yang berlaku bukan sekedar idealisme. Sementara fakta dilapangan juga harus dijadikan bahan pertimbangan.

Secara teknis sudah jelas bahwa “Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan pada jalur formal diselenggarakan melalui satuan pendidikan anak usia dini, satuan pendidikan dasar, dan satuan pendidikan menengah (pasal 132) “.

Adapun ketentuan mengenai bentuknya ada ketentuan dalam pasal 133 bahwa :

(1) Satuan pendidikan khusus formal bagi peserta didik berkelainan untuk pendidikan anak usia dini berbentuk taman kanak-kanak luar biasa atau sebutan lain untuk satuanpendidikan yang sejenis dan sederajat.

(2) Satuan pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan pada jenjang pendidikan dasar terdiri atas:

  • sekolah dasar luar biasa atau sebutan lain untuk satuan pendidikan yang sejenis dan sederajat; dan
  • sekolah menengah pertama luar biasa atau sebutan lain untuk satuan pendidikan yang sejenis dan sederajat.

(3) Satuan pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan pada jenjang pendidikan menengah adalah sekolah menengah atas luar biasa, sekolah menengah kejuruan luar biasa, atau sebutan lain untuk satuan pendidikan yang sejenis dan sederajat.

Inilah bentuk lembaga pendidikan atau satuan pendidikan khusus yang secara yuridis formal diakui. Apabila tidak mengikuti aturan atau ketentuan yang berlaku, jelas berdampak pada semua pihak. Sementara kenyataan di lapangan dengan  analisis logika dari segi efisiensi dan efektifikat juga harus dijadikan bahan pertimbangan.

Oleh karena itu dituntut analisa yang komprehensif dalam memilih organisasi kelembagaan terkait layanan pendidikan khusus sebagaimana ketentuan dalam PP No. 17 Tahun 2010 pasal 133 ayat (4) dimana “Penyelenggaraan satuan pendidikan khusus dapat dilaksanakan secara terintegrasi antarjenjang pendidikan dan/atau antarjenis kelainan”. Perhatikan makna berikut ini :

  1. Terintegrasi Antarjenjang maksudnya sebuah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan beberapa jenjang sesuai kebutuhan dan kemampuannya. Jadi sebuah lembaga yang menyelenggarakan jenjang Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah  secara bersama-sama dalam satu wadah organisasi.
  2. Sedangkan terintegrasi antarjenis kelainan  maksudnya sebuah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan bagi peserta didik dari beberapa jenis penyandang kelainan.
  3. Jadi penyelenggaraan satuan pendidikan khusus terintegrasi antarjenjang pendidikan dan/atau antarjenis kelainan dapat dipahami sebagai sebuah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan dari jenjang Pra sekolah,  Pendidikan Dasar dan  Pendidikan Menengah untuk memberikan layanan pendidikan bagi  peserta didik yang meliputi semua jenis kelainan.

Hal ini dapat  dimaknai adanya benang merah penggunaan nama  pendidikan luar biasa (PLB), Sekolah Luar Biasa (SLB), Pendidikan Khusus, dan satuan pendidikan TKLB, SDLB, SMPLB dan SMALB.

Adapun menurut jenis kelainannya juga diakui  adanya Sekolah Luar Biasa (SLB) yang menyelenggarakan semua jenjang  dan terdiri dari  :

  • SLB A  sekolah untuk anak tunanetra,
  • SLB B sekolah untuk anak runguwicara,
  • SLB C sekolah untuk anak tunagrahita,
  • SLB D sekolah untuk anak tunadaksa,
  • SLB E sekolah untuk anak tunalaras.

Kenyataan ini karena APK Pendidikan Khusus sangat rendah, sehingga kalau diselenggarakan secara terpisah kurang efektif dan kurang efisien mengingat jumlah siswa sedikit. Di lain pihak  juga ada peluang menyulitkan guru sebagai pendidik karena rombongan belajarnya sedikit maka  jam pelajaran sedikit sehingga kurang jam mengajar .

KESIMPULAN

  1. Istilah Pendidikan Luar Biasa dan Sekolah Luar Biasa digunakan pada saat pendidikan nasional diatur dengan UU Nomor 5 Tahun 1950 dan UU Nomor 2 tahun 1989 serta PP Nomor 25 Tahun 2000.

  2. Istilah Pendidikan Khusus digunakan setelah pengelolaan dan penyelenggaraan diatur dengan UU No. 20 Tahun 2003 dan PP Nomor 17 Tahun 2010.

  3. Penyelenggaraan satuan pendidikan khusus dapat dilaksanakan secara terintegrasi antarjenjang pendidikan dan/atau antarjenis kelainan dengan analisa dari segi efektifitas dan efisiensinya .

  4. Dibutuhkan kebijakan yang bijaksana sehingga efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan khusus dapat terwujud.

  5. Bila kurang hati-hati dalam memilih lembaga pendidikannya  tidak menutup kemungkinan memunculkan masalah baru bagi guru-gurunya.

Sekian ini hanya sekedar persepsi saja. Semoga bermanfaat…