SEKOLAH LUAR BIASA SEBUAH PILIHAN

berita1441763923

Oleh Yuswan

PENGGUNAAN NAMA  SLB

Fakta penggunaan nama SLB sebagai lembaga  pendidikan di Indonesia cukup menarik untuk diketahui.

Seiring perkembangan  kebijakan dalam dunia pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus (ABK) di Indonesia, turut melangkah bergeser nama satuan pendidikannya. Situasi ini muncul karena adanya perbedaan  kemampuan dalam memahami perkembangan kaidah normatif atau aturan yuridis formal (perundang-undangan).

Walaupun demikian pada prinsipnya semua baik, ini hanya karena perbedaan  pemahaman dan orientasi dalam memilih istilah tersebut yakni ada yang dari segi  effektifitas  dan ada dari segi effisiensi atau bahkan keduanya.

Penggunaan istilah  Luar Biasa berawal dari  Undang-Undang nomor 4 tahun 1950 pasal 6 ayat (2) yang menunjuk secara langsung bahwa pendidikan dan pengajaran luar biasa diberikan dengan khusus untuk mereka yang membutuhkan. Selanjutnya pasal 7 ayat 5 menjelaskan bahwa layanan pendidikan dan pengajaran luar biasa bermaksud memberi pendidikan dan pengajaran kepada orang-orang yang dalam keadaan kekurangan, baik jasmani maupun rokhaninya (orang-orang yang buta, tuli, bisu, imbeciel, atau yang mempunyai cacat-cacat jasmani atau rokhani lainnya) supaya mereka dapat memiliki kehidupan lahir bathin yang layak

Penggunaan istilah SLB terdapat dalam UU No 4 Tahun 1950 diantaranya  pasal 22 yang menekankan bahwa di sekolah-sekolah rendah dan sekolah luar biasa tidak dipungut uang sekolah maupun uang alat-alat pelajaran. Sebagaimana dirinci lebih lanjut dalam pasal 23 bahwa ” Disemua sekolah Negeri, kecuali sekolah rendah dan sekolah luar biasa, murid-murid membayar uang sekolah yang ditetapkan menurut kekuatan orang tuanya”.

Selanjutnya istilah Sekolah Luar Biasa dalam perundang-undangan terakhir digunakan  dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 pasal 3 poin e nomor 10 (sub e) yang intinya memberikan amanah bahwa Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom salah satunya adalah berkewajiban atas terselenggaranya penyelenggaraan Sekolah Luar Biasa.Perkembangan lebih lanjut UU Nomor 20 tahun 2003 tidak lagi menggunakan istilah Pendidikan Luar Biasa melainkan menggunakan istilah Pendidikan Khusus.

UU Nomor 20 tahun 2003 pasal 32 ayat (1) memberikan batasan bahwa “Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa”.

KENYATAAN  SAAT INI

Ketentuan teknis penyelenggaraan pendidikan khusus di Indonesia yang berlaku saat ini termuat  dalam  PP Nomor 17 Tahun 2010.  Pasal 130 ayat (1) mengatur bahwa “Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan dapat diselenggarakan pada semua jalur dan jenis pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah”. Selanjutnya  ayat (2) memberikan keleluasaan bahwa “Penyelenggaraan pendidikan khusus dapat dilakukan melalui satuan pendidikan khusus, satuan pendidikan umum, satuan pendidikan kejuruan, dan/atau satuan pendidikan keagamaan”.

Adapun ketentuan mengenai bentuknya ada  dalam pasal 133 bahwa Satuan pendidikan khusus formal bagi peserta didik berkelainan terdiri dari :

  1. Jenjang pendidikan anak usia dini berbentuk Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB) atau sebutan lain untuk satuanpendidikan yang sejenis dan sederajat.
  2. Jenjang pendidikan dasar terdiri atas:
  • Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) atau sebutan lain untuk satuan pendidikan yang sejenis dan sederajat; dan
  • Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) atau sebutan lain untuk satuan pendidikan yang sejenis dan sederajat.
  1. Jenjang pendidikan menengah adalah Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Sekolah Menengah Kejuruan Luar Biasa (SMKLB), atau sebutan lain untuk satuan pendidikan yang sejenis dan sederajat.

“Penyelenggaraan satuan pendidikan khusus dapat dilaksanakan secara terintegrasi antarjenjang pendidikan dan/atau antarjenis kelainan”dalam PP No. 17 Tahun 2010 pasal 133 ayat (4) .  Pasal tersebut memberikan alternatif bentuk penyelenggaraan sebagai berikut:

  1. Terintegrasi Antarjenjang maksudnya sebuah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan beberapa jenjang sesuai kebutuhan dan kemampuannya. Jadi sebuah lembaga yang menyelenggarakan jenjang Pra sekolah, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah  secara bersama-sama dalam satu wadah organisasi.
  2. Terintegrasi antarjenis kelainan  maksudnya sebuah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan bagi peserta didik dari beberapa jenis penyandang kelainan.
  3. Terintegrasi antarjenjang pendidikan dan/atau antarjenis kelainan dapat dipahami sebagai sebuah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan dari jenjang Pra sekolah,  Pendidikan Dasar dan  Pendidikan Menengah untuk  peserta didik yang meliputi semua jenis kelainan.

Untuk saat ini Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memilih alternatif ke-3 yakni memilihmenyelenggarakan   lembaga  pendidikan terintegrasi antarjenjang pendidikan dan/atau antarjenis ketunaan/kelainan.

Adapun bentuknya adalah diselenggarakannya lembaga pendidikan dengan wujud  Sekolah Luar Biasa (SLB) yang menyelenggarakan pendidikan semua jenjang pendidikan bagi semua  jenis ketunaan.

Pemilih lembaga  pendidikan terintegrasi antarjenjang pendidikan dan/atau antarjenis ketunaan/kelainan atas dasar analisis efektifitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan mungkin didasarkan pada :

  1. Analisis efektifitas dipahami bahwa dengan satu lembaga terintegrasi jenjangnya memungkinkan terlaksananya layanan pendidikan yang terpantau runtut dari TKLB, SDLB, SMPLB dan SMALB sehingga rekam jejak perkembangannya dapat diikuti dengan baik.
  2. Sedangkan dari analisis efisiensi maka dengan terintegrasi antarjenjang pendidikan dan/atau antarjenis ketunaan/kelainan dalam satu lembaga terdapat effisiensi pembiayaan yang cukup besar. Analisa sederhana penulis diantaranya :
  • Dari segi ketenagaan, dengan terintegrasi ratio guru dengan siswa lebih realistis sehingga secara personal tidak membebani pengajar atau  guru serta dari segi ekonomi lebih menghemat.
  • Dari segi sarana dan prasarana yang bersifat umum dapat digunakan bersama atau bergantian sehingga lebih menghemat dalam pengadaan maupun perawatan.
  • Dari segi manajemen dengan kepala sekolah yang mumpuni memungkinkan terwujudnya pengelolaan terpadu sehingga kualitas layanan merata dan berkualitas.

Menyadari kenyataan ini Pemerintah Provinsi dituntut ektra  bijaksana dalam  menempatkan seorang manajer SLB yakni yang memahami fungsi dan tujuan pendidikan pada masing-masing ketunaan maupun jenjangnya.

KESIMPULAN

  1. Istilah Pendidikan Luar Biasa dan Sekolah Luar Biasa digunakan pada saat pendidikan nasional diatur dengan UU Nomor 5 Tahun 1950 dan UU Nomor 2 tahun 1989 serta PP Nomor 25 Tahun 2000.
  2. Istilah Pendidikan Khusus digunakan setelah pengelolaan dan penyelenggaraan diatur dengan UU No. 20 Tahun 2003 dan PP Nomor 17 Tahun 2010.
  3. Penyelenggaraan satuan pendidikan khusus dapat dilaksanakan secara terintegrasi antarjenjang pendidikan dan/atau antarjenis kelainan dengan analisa dari segi efektifitas dan efisiensinya .
  4. Dibutuhkan kebijakan yang bijaksana sehingga efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan khusus dapat terwujud.
  5. Seorang manajer SLB dituntut memahami fungsi dan tujuan pendidikan pada masing-masing ketunaan maupun jenjangnya.

Sekian ini hanya sekedar persepsi saja.

Semoga bermanfaat…