TUGAS TAMBAHAN DI SLB

Oleh Yuswan

Kenyataan saat ini SLB  pada umumnya merupakan pengembangan dari SDLB sehingga  pemberian tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah dalam pengelolaan SLB di Indonesia saat ini belum maksimal dan cenderung  masih sangat variatif sesuai kemampuan pemahaman kepala sekolah.

Terkait beban tugas tambahan bagi seorang pendidik dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan  sesuai Permendikbud No 17 Tahun 2016 diantaranya :

1 . Tugas tambahan sebagai  kepala satuan pendidikan atau Kepala sekolah,

Sebagai kepala sekolah seorang guru tetap berkewajiban mengajar paling sedikit 6 (enam) jam tatap muka per-minggu di satminkal yang sesuai dengan sertifikat pendidik yang dimilikinya.

  1. Tugas tambahan sebagai:
  • wakil kepala satuan pendidikan,
  • kepala perpustakaan pada jenjang SD/SMP/SMA/SMK,
  • kepala laboratorium pada jenjang SMP/SMA/SMK,
  • ketua program keahlihan/program studi,
  • kepala bengkel,
  • kepala unit produksi dan sejenisnya

Sebagai guru dengan tugas tambahan dimaksud tetap berkewajiban mengajar paling sedikit  12 (dua belas) jam tatap muka per minggu.

Terkait  tunjangan profesi Khusus ketentuan jumlah guru dengan tugas tambahan yang berhak mendapat penilaian kinerja wakil kepala sekolah (PK Waka) adalah :

  • Jenjang SMP jumlah wakil kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) orang wakil kepala satuan pendidikan dan maksimal 3 (tiga) orang wakil kepala satuan pendidikan.
  • Jenjang SMA/SMK terkait pembayaran tunjangan profesi jumlah wakil kepala satuan pendidikan minimal 3 (tiga) orang dan maksimal 4 (empat) orang wakil kepala satuan pendidikan.

Bagaimana pelaksanaan di SLB ?

Khusus  Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Sejak tahun 2016 telah mengambil kebijakan menerapkan ketentuan PP No. 17 Tahun 2010 pasal 133 ayat (4)  yakni  memilih untuk menyelenggarakan  lembaga pendidikan khusus dengan bentuk SLB dalam konsep  SLB  sebagai pengelolaan dengan pola  terintegrasi antarjenjang pendidikan dan/atau antarjenis kelainan yang menyelenggarakan pendidikan semua  jenjang (TKLB, SDLB, SMPLB dan SMALB)  yang meliputi semua jenis kelainan  (A, B, C,  D, E serta Autis).

Guna memahami kebijakan ini terkait tugas tambahan  perlu disadari adanya kenyataan bahwa:

  1. Klausul nama (istilah) SLB belum dijumpai dalam peraturan pendidikan di Indonesia, karena Indonesia mengikuti pengelolaan pendidikan secara umum  yakni PERJENJANG.
  2. Bentuk konkrit Pendidikan Khusus adalah SLB pada jenjang pendidikan dasar dan pendididkan menengah yang meliputi   SDLB, SMPLB dan SMALB.
  3. Perlunya guru dengan tugas tambahan di SLB mengingat adanya keterbatasan kemampuan seorang kepala sekolah maka pada sebuah SLB.
  4. Jenis dan jumlah guru dengan tugas tambahan disesuaikan kebutuhan dengan analisis  sesuai jenjang tertinggi yang dilaksanakan.

Sebagai Informasi  dan referensi selengkapnya silakan klik  :

  1.  wakil-kepala-sekolah-di-slb
  2. pp-nomor-72-tahun-1991-tt-pendidikan-luar-biasa
  3. pp-no-19-tahun-2005-snp
  4. pp-no-17-tahun-2010-tt-pengelolaan-dan-penyelenggaran-pendidikan
  5. skb-5-menteri-ini-juknisnya
  6. buku-1-pedoman-penetapan-peserta-revisi-tahun-2016