PENDIDIKAN KHUSUS DAN PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS DI PP NO. 17 TAHUN 2010

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17 TAHUN 2010

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

BAB VII

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KHUSUS DAN

PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 127

Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

Pasal 128

Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.

Bagian Kedua

Pendidikan Khusus

Paragraf 1

Pendidikan Khusus bagi Peserta Didik Berkelainan

Pasal 129

(1) Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial.

(2) Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal sesuai kemampuannya.

(3) Peserta didik berkelainan terdiri atas peserta didik yang:

a. tunanetra;

b. tunarungu;

c. tunawicara;

d. tunagrahita;

e. tunadaksa;

f.   tunalaras;

g. berkesulitan belajar;

h. lamban belajar;

i.   autis;

j.   memiliki gangguan motorik;

k. menjadi korban penyalahgunaan narkotika, obat terlarang, dan zat adiktif lain; dan

l.   memiliki kelainan lain.

(4) Kelainan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat juga berwujud gabungan dari 2 (dua) atau lebih jenis kelainan, yang disebut tunaganda.

Pasal 130

(1) Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan dapat diselenggarakan pada semua jalur dan jenis pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

(2) Penyelenggaraan pendidikan khusus dapat dilakukan melalui satuan pendidikan khusus, satuan pendidikan umum, satuan pendidikan kejuruan, dan/atau satuan pendidikan keagamaan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai program pendidikan khusus pada satuan pendidikan khusus, satuan pendidikan umum, satuan pendidikan kejuruan, dan/atau satuan pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 131

(1) Pemerintah provinsi menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan khusus untuk setiap jenis kelainan dan jenjang pendidikan sebagai model sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

(2) Pemerintah kabupaten/kota menjamin terselenggaranya pendidikan khusus pada satuan pendidikan umum dan satuan pendidikan kejuruan sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

(3) Penjaminan terselenggaranya pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menetapkan paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan umum dan 1 (satu) satuan pendidikan kejuruan yang memberikan pendidikan khusus.

(4) Dalam menjamin terselenggaranya pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemerintah kabupaten/kota menyediakan sumberdaya pendidikan yang berkaitan dengan kebutuhan peserta didik berkelainan.

(5) Perguruan tinggi wajib menyediakan akses bagi mahasiswa berkelainan.

(6) Pemerintah provinsi membantu tersedianya sumberdaya pendidikan yang berkaitan dengan kebutuhan peserta didik berkelainan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(7) Pemerintah membantu tersedianya sumberdaya pendidikan yang berkaitan dengan kebutuhan peserta didik berkelainan pada pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.

Pasal 133

(1) Satuan pendidikan khusus formal bagi peserta didik berkelainan untuk pendidikan anak usia dini berbentuk taman kanak-kanak luar biasa atau sebutan lain untuk satuan pendidikan yang sejenis dan sederajat.

(2) Satuan pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan pada jenjang pendidikan dasar terdiri atas:

a. sekolah dasar luar biasa atau sebutan lain untuk satuan pendidikan yang sejenis dan sederajat; dan

b. sekolah menengah pertama luar biasa atau sebutan lain untuk satuan pendidikan yang sejenis dan sederajat.

(3)         Satuan pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan pada jenjang pendidikan menengah adalah sekolah menengah atas luar biasa, sekolah menengah kejuruan luar biasa, atau sebutan lain untuk satuan pendidikan yang sejenis dan sederajat.

(4)         Penyelenggaraan satuan pendidikan khusus dapat dilaksanakan secara terintegrasi antarjenjang pendidikan dan/atau antarjenis kelainan.

(5)         Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan dapat diselenggarakan oleh satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal.

Paragraf 2

Pendidikan Khusus bagi Peserta Didik yang Memiliki

Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa

Pasal 134

(1) Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa berfungsi mengembangkan potensi keunggulan peserta didik menjadi prestasi nyata sesuai dengan karakteristik keistimewaannya.

(2) Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa bertujuan mengaktualisasikan seluruh potensi keistimewaannya tanpa mengabaikan keseimbangan perkembangan kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, sosial, estetik, kinestetik, dan kecerdasan lain.

Pasal 135

(1) Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat diselenggarakan pada satuan pendidikan formal TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat.

(2) Program pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat berupa:

a. program percepatan; dan/atau

b. program pengayaan.

(3) Program percepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan persyaratan:

a. peserta didik memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa yang diukur dengan tes psikologi;

b. peserta didik memiliki prestasi akademik tinggi dan/atau bakat istimewa di bidang seni dan/atau olahraga; dan

c. satuan pendidikan penyelenggara telah atau hampir memenuhi Standar Nasional Pendidikan.

(4) Program percepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan menerapkan sistem kredit semester sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Penyelenggaraan program pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk:

a. kelas biasa;

b. kelas khusus; atau

c. satuan pendidikan khusus.

Pasal 136

Pemerintah provinsi menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.

Pasal 137

Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat diselenggarakan oleh satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal.

Pasal 138

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 sampai dengan Pasal 137 diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga

Pendidikan Layanan Khusus

Pasal 139

(1) Pendidikan layanan khusus berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik di daerah:

a. terpencil atau terbelakang;

b. masyarakat adat yang terpencil;

c. yang mengalami bencana alam;

d. yang mengalami bencana sosial; dan/atau

e. yang tidak mampu dari segi ekonomi.

(2) Pendidikan layanan khusus bertujuan menyediakan akses pendidikan bagi peserta didik agar haknya untuk memperoleh pendidikan terpenuhi.

Pasal 140

(1) Pendidikan layanan khusus dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.

(2) Pendidikan layanan khusus pada jalur pendidikan formal diselenggarakan dengan cara menyesuaikan waktu, tempat, sarana dan prasarana pembelajaran, pendidik, tenaga kependidikan, dan/atau sumber daya pembelajaran lainnya dengan kondisi kesulitan peserta didik.

Pasal 141

Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing menyelenggarakan pendidikan layanan khusus.

Pasal 142

Ketentuan lebih lanjut tentang penyelenggaraan pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 sampai dengan Pasal 141 diatur dengan Peraturan Menteri.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 28 Januari 2010

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 28 Januari 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT NEGARA RI

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan

Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

ttd.

Wisnu Setiawan

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17 TAHUN 2010

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

I.   UMUM

Visi sistem pendidikan nasional sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa mengisyaratkan bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat harus berlangsung sinergis. Visi sistem pendidikan nasional dimaksudkan untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia agar berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.

Dalam era globalisasi dan informasi saat ini, keterbukaan telah menjadi karakteristik kehidupan yang demokratis, dan hal ini membawa dampak pada cepat usangnya kebijakan maupun praksis pendidikan. Parameter kualitas pendidikan, baik dilihat dari segi pasokan, proses, dan hasil pendidikan selalu berubah. Tanggung jawab pendidikan merupakan tanggung jawab bersama Pemerintah, masyarakat dan orang tua. Oleh sebab itu, pendidikan harus secara terus-menerus perlu ditingkatkan kualitasnya, melalui sebuah pembaruan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan (stakeholders) agar mampu mempersiapkan generasi penerus bangsa sejak dini sehingga memiliki unggulan kompetitif dalam tatanan kehidupan nasional dan global.

Dunia pendidikan khususnya dan tantangan masa depan umumnya telah berubah dan berkembang sedemikian cepatnya. Untuk mengantisipasi serta merespon perubahan dan perkembangan tersebut, perlu ditetapkan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan yang responsif untuk memaksimalkan terselenggaranya sistem pendidikan nasional.

Untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berkaitan dengan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan perlu ditetapkan peraturan perundang-undangan yang mencakupi:

a. pengelolaan pendidikan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan;

b. penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah, pendidikan tinggi, pendidikan nonformal, pendidikan jarak jauh, pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus, pendidikan bertaraf internasional dan pendidikan berbasis keunggulan lokal, pendidikan oleh perwakilan negara asing dan kerjasama lembaga pendidikan asing dengan lembaga pendidikan Indonesia;

c. penyetaraan pendidikan informal;

d. kewajiban peserta didik;

e. pendidik dan tenaga kependidikan;

f.   pendirian satuan pendidikan;

g. peran serta masyarakat;

h. pengawasan; dan

i.   sanksi.

II.  PASAL DEMI PASAL

.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “menjamin” adalah:

a. membantu tersedianya sarana dan prasarana serta pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan oleh peserta didik berkelainan; atau

b. memberi sanksi administratif kepada satuan pendidikan yang memiliki sumber daya yang tidak menerima peserta didik berkelainan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Ayat (1)

Sebutan lain yang sejenis dan sederajat untuk taman kanak-kanak luar biasa, antara lain, taman kanak-kanak khusus, atau taman kanak-kanak istimewa.

Ayat (2)

Huruf a

Sebutan lain yang sejenis dan sederajat untuk sekolah dasar luar biasa, antara lain, sekolah dasar khusus atau sekolah dasar istimewa.

Huruf b

Sebutan lain yang sejenis dan sederajat untuk sekolah menengah pertama luar biasa, antara lain, sekolah menengah pertama khusus atau sekolah menengah pertama istimewa.

Ayat (3)

Sebutan lain yang sejenis dan sederajat untuk sekolah menengah atas luar biasa, antara lain, sekolah menengah atas khusus atau sekolah menengah atas istimewa. Sebutan lain yang sejenis dan sederajat untuk sekolah menengah kejuruan luar biasa, antara lain, sekolah menengah kejuruan khusus atau sekolah menengah  kejuruan istimewa.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 134

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kecerdasan spiritual merupakan kecerdasan manusia untuk memahami dan melaksanakan ajaran agama. Kecerdasan intelektual merupakan kecerdasan manusia yang terutama digunakan manusia untuk berhubungan dengan mengelola alam. Keceredasan emosional merupakan kecerdasan manusia yang terutama digunakan untuk mengelola emosi diri sendiri dan hubungan dengan orang lain dan masyarakat dengan sikap empati.

Kecerdasan sosial merupakan kecerdasan manusia yang terutama digunakan untuk berhubungan dan bekerja sama dengan orang lain dan masyarakat serta hubungan antarmanusia. Kecerdasan estetik merupakan kecerdasan manusia yang berhubungan dengan rasa keindahan, keserasian, dan keharmonisan.

Kecerdasan kinestetik merupakan kecerdasan manusia yang berhubungan dengan koordinasi gerak tubuh seperti yang dilakukan penari dan atlet.

Pasal 135

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Program percepatan adalah program pembelajaran yang dirancang untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik mencapai standar isi dan standar kompetensi lulusan dalam waktu yang lebih singkat dari waktu belajar yang ditetapkan. Misalnya, lama belajar 3 (tiga) tahun pada SMA dapat diselesaikan kurang dari 3 (tiga) tahun.

Huruf b

Program pengayaan adalah program pembelajaran yang dirancang untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik guna mencapai kompetensi lebih luas dan/atau lebih dalam dari pada standar isi dan standar kompetensi lulusan. Misalnya, cakupan dan urutan mata pelajaran tertentu diperluas atau diperdalam dengan menambahkan aspek lain seperti moral, etika, aplikasi, dan saling keterkaitan dengan materi lain yang memperluas dan/atau memperdalam bidang ilmu yang menaungi mata pelajaran tersebut.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penyelenggaraan pendidikan layanan khusus pada jalur pendidikan formal, antara lain, dalam bentuk:

a. sekolah atau madrasah kecil;

b. sekolah atau madrasah terbuka;

c. pendidikan jarak jauh;

d. sekolah atau madrasah darurat;

e. pemindahan peserta didik ke daerah lain; dan/atau

f.   bentuk lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 28 Januari 2010

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 28 Januari 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PATRIALIS AKBAR

DISALIN OLEH :

SMALB N CILACAP

YUSWAN, S.Pd

About these ads

2 thoughts on “PENDIDIKAN KHUSUS DAN PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS DI PP NO. 17 TAHUN 2010

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s