SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS MENYONGSONG PELAKSANAAN PP NO. 17 TAHUN 2010

Oleh : Yuswan

PENDAHULUAN

Pendidikan Khusus merupakan jenis pendidikan yang diperuntukan bagi Anak Berkebutuhan Khusus. Secara resmi ketentuan tentang pendidikan khusus dipergunakan sejak lahirnya UU No. 20 Tahun 2003  untuk menggantikan istilah lama Pendidikan Luar Biasa (PLB). Secara teknis pada waktu itu dikelola berdasar PP No. 25 Tahun 2000. Seiring perkembangan kebijakan dan warna politik,  dalam perjalanannya terakhir dikelola berpijak pada PP No. 38 Tahun 2007  layaknya pendidikan dasar dan menengah pada umumnya.

Oleh karena itu dengan lahirnya PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, mau atau tidak, ya harus mau mengikuti pola yang ada. Berkaitan hal tersebut guna memahami  konsep penyelenggaraan Pendidikan Khusus melalui Satuan Pendidikan Khusus acuan dasarnya adalah  UU No. 20 Thn 2003  dan PP No, 17  Tahun 2010.

Berikut sekilas pemahaman menurut kami.

APAKAH PENDIDIKAN KHUSUS ?

UU No. 20 Thn 2003  pasal 32 ayat (1)   memberikan batasan bahwa Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

Secara prinsip pendidikan khusus dalam konsep ini diartikan sebagai pendidikan yang diperuntukan bagi mereka Anak Berkebutuhan Khusus yang tidak mampu (mengalami kesulitan) mengikuti pendidikan layaknya anak normal  baik karena keterbatasan kemampuannya atau  mereka yang memiliki kemampuan di atas rata-rata normal.

SIAPA YANG MEMBUTUHKAN PENDIDIKAN KHUSUS ?

UU No. 20 Thn 2003 pasal 5  memberikan rambu-rambu sbb :

  1. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
  2. Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.
  3. Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.
  4. Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.

Berkaitan hal tersebut kedepan dalam memahami pendidikan khusus sangat bijaksana manakala kita mampu memahami bahwa pendidikan khusus sebagai upaya mencerdaskan kehidupan bangsa yang  bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Walaupun demikian kita juga harus menyadari kelebihan dan keterbatasan yang ada pada peserta didik  sebagaimana ditegaskan dalam UU No. 20 tahun 2003 pasal12 ayat(1)  yakni “ Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak :-  mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya”.

Selanjutnya khusus dalam hal Pendidikan Khusus  pasal 127 PP Nomor 17  Tahun 2010  memberikan kejelasan bahwa “ Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa”.

Jadi dapat dipahami  bahwa sepanjang  anak yang mengalami  kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa  tidak memiliki kesulitan dalam mengikuti pembelajaran pada hakekatnya tidak membutuhkan Pendidikan Khusus.

Sebagai konsekuensi logisnya mereka juga berhak memperoleh pendidikan yang bermutu layaknya mereka yang tidak memiliki  kelainan dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa, Hal ini sejalan dengan pasal 5  ayat  1 UU No. 20 tahun 2003  yakni “ Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”.

Adapun mereka yang membutuhkan pendidikan khusus  dalam PP Nomor 17  Tahun 2010 dapat dikelompokkan menjadi  :

  1. Peserta didik berkelainan (pasal 129  ayat 1 );
  2. Peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa (pasal 134 ayat 1)

Hal tersebut seirama dengan  UU No. 20 tahun 2003 pasal 5  yang menekankan bahwa :

  1. Ayat (2)  Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.
  2. Ayat (4)  Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.

Perbedaannya terletak pada bentuk lembaga pendidikan khususnya. Bagi peserta didik berkelainan pendidikan diberikan melalui satuan pendidikan khusus, satuan pendidikan umum dan satuan pendidikan kejuruan. Sedangkan peserta didik dengan potensi kecerdasan dan bakat istimewa diberikan melalui satuan pendidikan umum dan satuan pendidikan kejuruan dengan  program percepatan atau pengayaan.

SIAPA PESERTA DIDIK BERKELAINAN ?

PP Nomor 17  Tahun 2010 pasal 129  ayat  3 dan 4 memberikan rincian bahwa Peserta didik berkelainan terdiri atas peserta didik :

  1. tunanetra;
  2. tunarungu;
  3. tunawicara;
  4. tunagrahita;
  5. tunadaksa;
  6. tunalaras;
  7. berkesulitan belajar;
  8. lamban belajar;
  9. autis;
  10. memiliki gangguan motorik;
  11. menjadi korban penyalahgunaan narkotika, obat terlarang, dan zat adiktif lain; dan
  12. memiliki kelainan lain.
  • Kelainan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat juga berwujud gabungan dari 2 (dua) atau lebih jenis kelainan, yang disebut tunaganda.

Menurut hemat penulis untuk kepentingan pendidikan secara prinsip dapat dipahami sbb :

  1. Tunanetra   yakni mereka yang memiliki kerusakan indra dan/atau syaraf penglihatannya sehingga mengalami keterbatasan kemampuan penglihatan yang berakibat membutuhkan pendidikan khusus.
  2. Tuna rungu yakni mereka yang memiliki kerusakan indra dan/atau syaraf pendengarannya sehingga mengalami keterbatasan kemampuan pendengaran yang berakibat membutuhkan pendidikan khusus.
  3. Tunawicara yakni mereka yang memiliki kerusakan organ dan/atau syaraf bicaranya sehingga mengalami keterbatasan kemampuan bicara  yang berakibat membutuhkan pendidikan khusus.
  4. Tunagrahita yakni mereka yang memiliki tingkat kecerdasan dalam tingkatan Embisil dan debil ( atau IQ antara 25  s/d  80) sehingga mengalami keterbatasan kemampuan berfikir yang berakibat membutuhkan pendidikan khusus.
  5. Tunadaksa yakni mereka yang memiliki kerusakan fisik dan/atau fungsi anggota tubuhnya sehingga mengalami keterbatasan kemampuan yang berakibat membutuhkan pendidikan khusus.
  6. Tunalaras  atau dikenal sebagai anal nakal, yakni mereka yang memiliki keterbatasan dalam pengendalian emosi dan atau penyesuaian diri  yang berakibat membutuhkan pendidikan khusus.
  7. Anak berkesulitan belajar  adalah mereka karena berbagai sebab memiliki tingkat kesulitan dalam belajar  yang berakibat membutuhkan pendidikan khusus.
  8. Anak lamban belajar  atau dikenal dengan istilah ‘ SLOW LEARNER “ adalah mereka (pada umumnya) memiliki keterbatasan kemampuan memahami informasi akademik  sebagai dampak  tingkat kecerdasan yang dimilikinya antara 81  s/d 90  atau sedikit di bawah normal  sehingga membutuhkan pendidikan khusus. Mereka juga dikenal dengan istilah Borderline;  Pada dasarnya anak mampu mengikuti kegiatan pembelajaran, hanya membutuhkan waktu yang lebih lama dibanding mereka yang memiliki Itingkat kecerdasan normal yakni antara 90 s/d 110.
  9. Anak autis ( ada beberapa persepsi) diantaranya  adalah mereka memiliki kelain  syaraf sehingga mengalami keterbatasan dan/atau hilanganya kemampuan konsentrasi dan pengendalian diri yang berakibat membutuhkan pendidikan khusus ;
  10. Anak yang memiliki gangguan motorik  adalah mereka yang memiliki kondisi keterbatasan dan/atau hilangnya fungsi motoriknya baik karena CP atau penyebab lainnya, sehingga untuk kepentingan pembelajaran membutuhkan pendidikan khusus;  Adapun bentuknya diantaranya kelayuhan otot, spastis ( kekejangan ) dan/atau tremor.
  11. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, obat terlarang, dan zat adiktif lain   adalah mereka yang karena kondisinya dalam posisi sebagai eks. penggunaan narkotika, obat terlarang, dan zat adiktif lainnya yang tidak  memungkinkan lagi mengikuti pendidikan di sekolah reguler tempat asalnya bersekolah.    tidak ; dan
  12. Anak yang memiliki kelainan lain  dalam konsp ini ( mungkin) ditujukan bagi mereka dengan kelainan yang tidak termasuk dalam klasifikasi diatas dan berakibat mengalami kesulitan dalam mengikuti pembelajaran sehingga membutuhkan pendidikan khusus. .

Demikian pemahaman ini semata-mata hanya dari sudut pandang kepentingan pelayanan pendidikan sehingga ada kemungkinan tidak pas bila ditinjau dari sudut pandang kepentingan yang berbeda.

PENDIDIKAN KHUSUS BAGI ANAK BERKELAINAN

Selanjutnya secara teknis penyelenggaraan pendidikan khusus bagi anak berkelainan menurut  PP Nomor 17  Tahun 2010  dalam pasal 130 ayat 1 dan 2 ditegaskan bahwa   :

(1)  Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan dapat diselenggarakan pada semua jalur dan jenis pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Berdasarkan ayat 1 pasal 130  PP Nomor 17  Tahun 2010 maka dapat dipahami bahwa Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan dapat diselenggarakan  pada jalur pendidikan formal, dan non formal,  jenjang  pendidikan dasar dan menengah baik dalam jenis pendidikan umum, kejuruan,  profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus.

Ditinjau  dari segi satuan pendidikannya maka menurut  ayat (2) Pasal 130 PP Nomor 17  Tahun 2010  Penyelenggaraan pendidikan khusus dapat dilakukan melalui satuan pendidikan khusus, satuan pendidikan umum, satuan pendidikan kejuruan, dan/atau satuan pendidikan keagamaan.

Satuan pendidikan khusus adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan secara khusus bagi peserta didik yang memiliki kesulitan dalam pembelajaran, sebagai dampak  keterbatasan yang dimiliknya.

Selanjutnya Pasal 132  PP Nomor 17  Tahun 2010 memberikan rambu penyelenggaraan Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan pada jalur formal   yakni diselenggarakan melalui satuan pendidikan anak usia dini, satuan pendidikan dasar, dan satuan pendidikan menengah.

Adapun bentuknya  menurut  Pasal 133 sbb :

(1)     ayat(1) Satuan pendidikan khusus formal bagi peserta didik berkelainan untuk pendidikan anak usia dini berbentuk TKLB ( taman kanak-kanak luar biasa)  atau sebutan lain.

(2)     Ayat (2) Satuan pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan pada jenjang pendidikan dasar terdiri atas:

  1.  SDLB (sekolah dasar luar biasa)  atau sebutan lain.
  2.  SMPLB (sekolah menengah pertama luar biasa) atau sebutan lain

(3)  Ayat (2) Satuan pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan pada jenjang pendidikan menengah adalah SMALB ( sekolah menengah atas luar biasa),ata sebutan lainnya

Secara teknis  PP Nomor 17  Tahun 2010  ayat (4)  menegaskan bahwa Penyelenggaraan satuan pendidikan khusus dapat dilaksanakan secara terintegrasi antarjenjang pendidikan dan/atau antarjenis kelainan.

Teringegrasi antar jenjang dimaksudkan sebagai satuan pendidikan khusus yang menyelenggarakan  jenjang pendidikan dasar ( SDLB dan SMPLB) dan pendidikan menengah ( SMALB) dalam satu satuan pendidikan  untuk masing-masing jenis kelainan.  Pada  Satuan Pendidikan Khusus  dalam pola  ini dikenal  sebagai SLB Satu Atap  sbb :

  1.  TKLB, SDLB , SMPLB , SMALB    bagian A  untuk Tunanetra,
  2.  TKLB, SDLB , SMPLB , SMALB    bagian B untuk tunarungu dan wicara
  3.  TKLB, SDLB , SMPLB , SMALB    bagian C untuk tunagrahita,
  4.  TKLB, SDLB , SMPLB , SMALB    bagian D untuk tunadaksa
  5.  TKLB, SDLB , SMPLB , SMALB    bagian E  untuk tunalaras

Sedangkan untuk terintegrasi antar jenis kelainan adalah bentuk satuan pendidikan khusus yang menyelenggarakan jenjang tertentu untuk semua jenis kelainan. .

Pada  Satuan Pendidikan Khusus  dalam pola  ini dikenal  unit sbb

  1.  Satuan pendidikan jenjang TKLB untuk bagian A, B. C. D dan E
  2.  Satuan pendidikan jenjang SDLB untuk bagian A, b. C. D dan E
  3.  Satuan pendidikan jenjang SMPLB untuk bagian A, B. C. D dan E
  4.  Satuan pendidikan jenjang SMALB untuk bagian A, B. C. D dan E

Perkembangan terakhir banyak kebijakan yang menempatkan layanan pendidikan dalam bentuk SLB Satu Atap yang memberikan layanan kepada semua jenis ketunaan dan semua jenjang  dalam satu lembaga. Contohnya SLB Negeri sebagai pengembangan dari SDLB Negeri. Kebijakan ini melahirkan adanya :

  1. Ditinjau dari jenis  peserta didiknya maka ada SLB yang menyelenggarakan layanan bagi  peserta didik  Tunanetra,  Tunarungu, Tunagrahita Ringan, Tunagrahita Sedang, Tunadaksa, Tunadaksa Sedang, Tunalaras, dan Penyandang  Autis.
  2. Ditinjau dari jenjang lembaga satuan pendidiknya maka ada SLB yang menyelenggarakan layanan untuk jenjang TKLB, SDLB, SMPLB dan SMALB.

Menyadari bahwa pembinaan kelembagaan pendidikan di Indonesia diselenggarakan berdasar  jenjang pendidikannya, maka dalam persepsi penulis  yang ideal adalah yang menyesuaikan posisi struktur Direktorat Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PK-LK) yang berada dalam koridoer Pendidikan Dasar dan Pendidikan menengah. Hal ini agar keberadaannya mudah dalam menyesuaikan dengan berbagai kegiatan pembinaan pendidikannya.

SIAPA PENGELOLA DAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN KHUSUS ?

Pengelolaan pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, penyelenggara pendidikan yang  didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan  pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

Ketentuan dalam PP Nomor 17  Tahun 2010 pasal 131 ayat 1, yakni “Pemerintah provinsi menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan khusus untuk setiap jenis kelainan dan jenjang pendidikan sebagai model sesuai dengan kebutuhan peserta didik”. Sedangkan ayat 2 “Pemerintah kabupaten/kota menjamin terselenggaranya pendidikan khusus pada satuan pendidikan umum dan satuan pendidikan  kejuruan sesuai dengan kebutuhan peserta didik”. Hal ini sebagai konsekuensi  dari ketetapan dalam pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 dimana “Pemerintah provinsi wajib memenuhi kebutuhan guru, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan pendidikan menengah dan pendidikan khusus sesuai dengan kewenangan.”  Menurut ketentuan ini secara normatif yang berhak mengangkat tenaga guru pendidikan khusus ( TKLB, SDLB, SMPLB dan SMALB)  adalah Pemerintah Provinsi.

Ketentuan pasal 131 ayat 1  PP Nomor 17  Tahun 2010 dan pasal 24 ayat 2  Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005  tersebut dapat dipahami bahwa pengelola dan penyelenggara Pendidikan Khusus melalui Satuan Pendidikan Khusus di Indonesia menempatkan Pemerintah Provinsi sebagai pengelola dan penyelenggara  tunggal. Hal ini karena sesuai pasal 131 ayat 2 Pemerintah Kabupaten hanya diberi kewenangan menjamin terselenggaranya pendidikan khusus pada satuan pendidikan umum dan satuan pendidikan kejuruan saja.

Oleh karena itu adalah sangat bijaksana manakala Pemerintah Provinsi  berkenan  menempatkan diri sebagai pembina atau  penyelenggara Satuan Pendidikan Khusus di provisinya.

Demikian sekelumit persepsi  penulis atas  Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 dan PP No. 17 Tahun 2010 berkaitan dengan Penyelenggaraan Pendidikan Khusus di Indonesia.

Cilacap,  April  2010

YUSWAN, S.Pd

SMALB Negeri Cilacap

PEMERINTAH PROVINSI DAN SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS DALAM UU NO 14 TAHUN 2005

Oleh : Yuswan

Pasal 5 ayat (2) UU No. 20 tahun 2003   menjamin bahwa ” Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus” perlu diwujudkan.  Sementara UU No 14 tahun 2005  dalam pasal 24 ayat 2 menegaskan bahwa ” (2) Pemerintah provinsi wajib memenuhi kebutuhan guru, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin  keberlangsungan pendidikan menengah dan pendidikan khusus sesuai dengan kewenangan”.

Sebenarnya sudah jelas  selama rambu-rambu perihal  pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan khusus   tersebut belum dicabut maka masih tetap  menjadi  hak Pemerintah Provinsi.  Walaupun demikian masih ada sedikit pihak yang belum memahami koridor ini.  Masih simpang siur dalam memahami pendidikan khusus dan satuan pendidikan khusus. Oleh karena itu adalah bijaksana manakala kita semua warga pendidikan khusus bersikap bijak memaklumi kondisi ini. Tidak ada yang keliru apalagi salah, karena kita diberi kemampuan yang berbeda untuk memahami sesuatu oleh-Nya.

Sekedar mengingatkan bahwa  dalam konteks  program pendidikan khusus   pemahaman berasarkan Pasal 127 PP No. 17 Tahun 2010 secara prinsip ada  2 (dua) yakni pendidikan khusus  bagi anak berkelainan dan pendidikan bagi anak yang  memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

Berdasarkan ketentuan dalam  pasal 133 PP No. 17 Tahun 2010 pada prinsipnya terdapat satuan pendidikan khusus bagi anak berkelainan yang terdiri dari :

  • Jenjang paud formal jakni TKLB,
  • Jenjang pendidikan dasar terdiri dari SDLB dan  SMPLB,
  • Jenjang pendidikan menengah dalam bentuk SMALB atau SMKLB.

Secara teknis penyelenggaraan satuan pendidikan khusus dapat dilaksanakan secara terintegrasi antarjenjang pendidikan ( sekolah dalam satu lembaga meliputi semua jenjang) dan/atau antarjenis kelainan (dalam satu jenjang  ditangani semua jenis kelainan) yang biasa dikenal SLB satu atap.

Sebenarnya pasal 133 PP No. 17 tahun 2010  memberi peluang adanya satuan pendidikan khusus yang merupakan integrasi antar jenjang dan antar jenis kelainan salam satu lembaga/satuan pendidikan sebagaimana yang diterapkan di Provinsi Jawa Tengah. Salah satu contohnya  SLB Negeri Semarang yang menyelenggarakan jenjang TKLB, SDLB, SMPLB dan SMALB untuk semua jenis ketunaan/kelainan.

Baca lebih lanjut

PANDUAN TEKNIS EDS

Oleh : Yuswan

Evaluasi Diri Sekolah dan Madrasah adalah EDS/M adalah proses Evaluasi Diri Sekolah dan Madrasah yang bersifat internal yang melibatkan pemangku kepentingan untuk melihat kinerja sekolah berdasarkan SPM dan SNP yang hasilnya dipakai sebagai dasar Penyusunan RKS dan sebagai masukan bagi perencanaan investasi pendidikan tingkat kab/kota.
Proses Evaluasi Diri Sekolah dan Madrasah merupakan siklus, yang dimulai dengan pembentukan Tim Pengembang Sekolah (TPS), pelatihan penggunaan instrumen, pelaksanaan EDS di sekolah dan penggunaan hasilnya sebagai dasar penyusunan RPS/RKS dan RAPBS/RKAS. Sekolah melakukan proses EDS setiap tahun sekali. EDS/M dilaksanakan oleh Tim Pengembang Sekolah (TPS) yang terdiri atas: Kepala Sekolah, wakil unsur guru, wakil Komite Sekolah, wakil orang tua siswa, dan pengawas.
TPS mengumpulkan bukti dan informasi dari berbagai sumber untuk menilai kinerja sekolah berdasarkan indikator-indikator yang dirumuskan dalam instrumen. Dengan menggunakan Instrumen EDS/M, sekolah dapat mengukur dampak kinerjanya terhadap peningkatan hasil belajar peserta didik. Sekolah juga dapat memeriksa hasil dan tindak lanjutnya terhadap perbaikan layanan pembelajaran yang diberikan dalam memenuhi kebutuhan pembelajaran peserta didik. Kegiatan ini melibatkan semua pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah untuk memperoleh informasi dan pendapat dari seluruh pemangku kepentingan sekolah.
Demi terciptanya kesepahaman atas konsep, tujuan, dan proses EDS yang dilakukan sekolah silakan buka Panduan Teknis EDS dengan klik  AKU DISINI

LOMBA PENGUATAN KETERAMPILAN DAN SENI PESERTA DIDIK BERKEBUTUHAN KHUSUS 2014

 

Oleh Admin

Bakor PLB Banyumas telah selesai melaksanakan kegiatan lomba penguatan  keterampilan dan seni  bagi peserta didik berkebutuhan khusus tahun 2014 yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 10 September  2014 dengan mengambil tempat di lingkungan SLB Negeri Purbalingga. Kegiatan dibuka oleh Yth. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga dan diikuti oleh 11 sekolah dari kontingen  Kabupaten Banjarnegara,   Kabupaten Purabalingga, Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap.

Acara lomba dimaksud sebagai bentuk seleksi memilih Atlit yang diharapkan menjadi duta dan memperkuat kontingen Bakor PLB Wilayah Eks. Karesidenan Banyumas untuk mengikuti kegiatan   tingkat Provinsi Jawa Tengah di Semarang  pada  tanggal 15 hingga 19 September 2014. Hasil seleksi secara umum adalah sebagai berikut :

KONTINGEN PERWAKILAN KE PROVINSI PERINGKAT
I II
KAB. CILACAP 6 1
KAB. PURBALINGGA 4 5
KAB. BANYUMAS 2 3
KAB. BANJARNEGARA 1 2
13 11

Guna mengetahui hasil selengkapnya  silakan KLIK :  HASIL SELEKSI ATLIT LOMBA PENGUATAN KETERAMPILAN DAN SENI BAKOR PLB BANYUMAS FINAL

KERANGKA DASAR DAN STRUKTUR KURIKULUM SMALB

karikatur penelitian

Oleh : Yuswan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 200 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

Berdasarkan pengertian tersebut, kurikulum dipandang memiliki dua dimensi. Dimensi yang pertama adalah rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran. Dimensi yang kedua adalah cara yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran.

Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) sebagai satuan pendidikan khusus  untuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang tidak memungkinkan mengikuti pendidikan di program Inklusif, atau kelas khusus/spesial clas di sekolah reguler. Bagi yang tergolong dalam kluster normal dan berkeinginan melanjutkan ke jenjang Pendidikn Tinggi dianjurkan mengikuti progran Inklusi.

Berdasar fakta yang sudah berjalan sesuai jenisnya maka SMALB  bertugas memberikan pendidikan jenjang pendidikan menengah bagi anak tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras,  tunaganda dan Autis.   

Pengembangan Kurikulum SMALB dilakukan dalam rangka sebagai berikut :

  1. mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu untuk  mengembangkan potensi peserta didik berkebutuhan khusus agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang  Maha Esa, berakhlak mulia , sehat, berilmu , cakap, kreatif, mandiri , dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab ; 
  2. mewujudkan hak anak berkebutuhan untuk memperoleh pendidikan khusus.
  3. mengakomodasi unsur-unsur baru dalam dunia pendidikan,  

Sebagai karakteristik Kurikulum SMALB adalah pengembangan Kurikulum SMALB yang mempertimbangkan karakteristik anak berkebutuhan khusus dalam rangka : 

  1. mengembangkan keseimbangan anta a dimensi sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan untuk dapat diterapkan dalam  berbagai situasi, baik di sekolah maupun di masyarakat ; 
  2. memberikan pengalaman belajar yang terencana agar apa yang dipelajari di sekolah dapat diterapkan di dalam kehidupan  masyarakat dan sekaligus memanfaatkan masyarakat sebagai sumber  belajar; 
  3. memberikan waktu yang cukup leluasa dan fleksibel untuk mengembangkan potensi diri yang bermanfaat terutama bagi kehidupan dirinya ; dan 
  4. mengembangkan kompetensi yang dirumuskan dalam bentuk  kompetensi inti kelas dan dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar matapelajaran.

Kompetensi inti kelas menjadi unsur pengorganisasi [organizing elements) kompetensi dasar, dimana semua kompetensi dasar dan proses pembelajaran dikembangkan untuk mencapai kompetensi yang  dinyataka n dala m kompetensi inti . kompetensi dasar dikembangkan dengan mengacu pada prinsip akumulatif, saling memperkuat {reinforced) dan memperkaya (enriched) antar matapelajaran dan kesinambungan jenjang pendidikan (organisasi horizontal dan vertikal).

Pengembangan kurikulum SMALB bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik
berkebutuhan khusus agar menjadi manusia Indonesia yang mampu hidup secara mandiri sebagai pribadi dan warga negara yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia , produktif, kreatif, inovatif, afektif, dan  mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia dan bagi mereka yang memiliki kemampuan akademik normal juga dipersiapkan untuk memasuki perguruan tinggi melalui program inklusif.

Struktur kurikulum SMALB pada dasarnya sama dengan pendidikan reguler, yakni dalam rumusan kompetensi inti menggunakan notasi sebagai berikut : 

1. Kompetensi Inti- 1 (KI-1) untuk kompetensi inti sikap spiritual ;
2. Kompetensi Inti- 2 (KI-2) untuk kompetensi inti sikap sosial;
3. Kompetensi Inti- 3 (KI-3) untuk kompetensi inti pengetahuan; dan
4. Kompetensi Inti- 4 (KI-4) untuk kompetensi inti keterampilan.

Kurikulum tahun 2013 merumuskan Kompetensi Inti untuk SMALB menggunakan kluster
sebagai berikut :

  1. Kluster “Normal ” mencakupi Tunanetra , Tunarungu , Tunadaksa Ringan, dan Tunalaras. 
  2. Kluster ” di bawah Normal ” mencakupi Tunadaksa Sedang, Tunagrahita Ringan, Tunagrahita Sedang, Tunaganda, dan Autis.

Kerangka dasar dan struktur kurikulum Tahun 2013 untuk SMALB  sesuai Permendikbud Nomor 40 tahun 2014 selengkapnya  silakan buka dan download dengan KLIK : KERANGKA DASAR STRUKTUR KURIKULUM SMALB TAHUN 2013

OPTIMALISAI IMAJINASI ANAK AUTIS MELALUI PENGUATAN PERILAKU STEREOTIP POSITIFNYA

Oleh Yuswan

Terkadang orang tua khawatir karena anaknya sering berbicara sendiri disela-sela melakukan aktivitas. Jika terjadi pada saat anak menginjak usia 3-4 tahun hal tersebut adalah hal yang wajar. Hanya orang tua perlu memperhatikan jika memiliki teman khayalan/IBF (Imaginary Best Friend) tersebut berlanjut hingga usia lebih dari 3-4 tahun bisa jadi mengalami gejala awal autis.

Laura Davis dan Janis Keyser dalam buku Becoming the Parent You Want to Be: A Sourcebook of Strategies for the First Five Years mengatakan, teman khayalan biasa dialami oleh anak usia 3-6 tahun. Ingat….Jangan membiarkan tetapi alihkan perhatian anak dari imajinasinya dengan cara melakukan aktivitas-aktivitas positif, misalnya dengan segera mengajak anak berbicara dan bermain ketika asyik berimajinasi. Anak autis cenderung memiliki kemampuan berimajinasi yang tinggi seolah-olah memiliki dunia sendiri atau teman imajiner.
Ada beberapa tips mengelola imajinasi tinggi dan teman khayalan pada anak autis menuju terbentuknya sebuah terapi, diantaranya sebagai berikut:

  1. Tidak mehancurkan khayalannya, tetapi berusaha memperingatkan kalau teman khayalan sang anak adalah tidak nyata.
  2. Sesekali ingatkan dengan teguran “Senangnya pura-pura bermain dengan Ani”. Lambat laun akan sadar bahwa teman khayalnya ternyata tidak nyata.
  3. Tempatkanlah posisi teman khayalan sebagai pihak yang positif untuk mengekpresikan diri dan terpancing daya kreativitas dan rasa keingintahuannya.
  4. Hindari anak autis terlalu larut dalam khayalannya biar tidak menjadi lebih tertutup dan tidak berinteraksi sosial dengan orang lain.

Perilaku sebagai keadaan jiwa untuk berpendapat, berfikir, bersikap, dan lain sebagainya yang merupakan refleksi dari berbagai macam aspek, baik fisik maupun non fisik. Sebagai suatu reaksi psikis baik dalam bentuk pasif (tanpa tindakan nyata atau konkrit), dan dalam bentuk aktif (dengan tindakan konkrit), Proses pembentukannya dipengaruhi oleh faktor yang berasal dari dalam diri individu itu sendiri, antara lain persepsi: motivasi dan emosi maupun belajar. Faktor emosi inilah yang kita arahkan. Barelson (1964) mengatakan bahwa belajar adalah suatu perubahan perilaku yang dihasilkan dari perilaku terdahulu.

Perilaku diekspresikan melalui perkataan dan perbuatan dan semuanya itu dapat kita lihat, rasakan, dan kita dengar baik dari diri sendiri atau orang lain. Banyak perilaku Autisme yang berbeda dari perilaku normal, disatu sisi ada perilaku yang berlebihan, disisi lain adalah penatalaksanaan anak dengan gangguan Autisme secara terstrukur dan berkesinambungan. Perilaku : Aktivitas, perilaku dan interesnya sangat terbatas, diulang-ulang dan stereotipik.
Guna optimalisasi imajenasi anak autis salah satunya dengan terapi perilaku berupa ABA (Applied Behaviour Analysis) yang dikembangkan oleh Dr. Ivar Lovaas dan dilaksanakan dengan cara DDT (Discrete Trial Training). Terapi prilaku didasarkan atas proses belajar dan bertujuan mengubah prilaku yang tidak diinginkan menjadi prilaku yang diinginkan.

Demi efektifitas dalam proses optimalisasi harus dibangun respon positif untuk mewarnai emosi anak, sebagaimana ditulis Bahon-Cohen et al (dalam Castelli, 2005) yang menemukan kelemahan yang spesifik pada pengenalan emosi penyandang autis terhadap ekspresi terkejut (belief-based expression) dibanding emosi senang dan sedih (reality-based expression). Konsepnya emosi merupakan respon individu terhadap benda, orang, dan situasi. Respon ini dapat menyenangkan atau positif tetapi dapat juga tidak menyenangkan atau negatif (Ekman, 1999). Selain itu minat dan keingintahuan anak autis terhadap benda sangat besar karena benda-benda lebih dapat diduga. Biasanya anak autis lebih banyak belajar dengan benda-benda daripada orang (Peeters, 2004).

 

Respon anak autis terhadap benda-benda terlihat dari keinginan untuk mengambil dan membawa benda tersebut kemana mereka pergi. Kondisi inilah yang harus kita jadikan modal dalam optimalisai imajenasi kepadanya. Tempatkanlah posisi teman khayalan sebagai pihak yang positif untuk mengekpresikan diri dan terpancing daya kreativitas dan rasa keingintahuannya.

Bangunlah Emosi positif dengan mengetahui rutinitas aktivifitas yang membuat anak senang. Bimbingkah hingga terbentuk  sebuah rutinitas stereotip positip  karena rutinitas merupakan cara anak untuk menghindari dan mengontrol rasa takut atau suatu cara untuk lari dari situasi yang membingungkan (Azwandi, 2005).

Jadi perilaku steriotip yang dilakukan anak-anak autis adalah suatu cara mereka untuk mengendalikan emosi dan dapat dijadikan sebuah terapi. Sebagai acuan dasar bahwa tujuan dari terapi Autisme adalah mengurangi masalah prilaku dan meningkatkan kemapuan belajar serta meningkatkan perkembangan anak agar sesuai atau paling sedikit mendekati anak seusianya. Dengan demikian optimalisai imajinasi anak autis dapat dilakukan dengan pemanfaatan perilaku stereotip positipnya. (Yuswan–Cilacap)

Sumber :

  1. Joko Yuwono ,M.Pd, 2012, Memahami Anak Autistik, Alfabeta, Bandung.
  2. http://autism.care.ugm.ac.id/?modul=baca&dir=harian&artikel=A271FFC1DBA2
  3. http://www.autismtreatmentindia.com, Dr. Oswal’s Breakthrough Autism Treatment
  4. http://familyparenting.perempuan.com parenting/anak-autis-lebih-memiliki-imajinasi-tinggi/
  5. http://anaqita.blogspot.com/2010/03/menumbuhkan-imajinasi-anak-dengan.html
  6. https://www.facebook.com/ntakarini/posts/4497252448710

PTK BERPRESTASI DAN BERDEDIKASI TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH

P1080649

Oleh : Yuswan

Perhelatan akbar Pemilihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi dan Berdedikasi oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah telah selesai dilaksanakan.  Pelaksanaan sbb :

Jenjang                                :    Pendidikan Menengah
Waktu tanggal                      :    14 s/d 19 Juni 2014
Tempat                                :     LPMP Jawa Tengah  Jalan Kyai Mojo – Srondol – Semarang.
Peserta total                      :     187 peserta.

Khusus jenjang Pendidikan Menengah pelaksanaan secara teknis didasarkan pada pedoman dari Direktorat P2TK Dikmen, Ditjend Dikmen Kemendibud RI  sesuai  jenis lomba Pemilihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi dan Berdedikasi Pendidikan Menengah (SMA/SMK/SMALB) di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional,  telah terpilih :

 

DAFTAR JUARA I
SELEKSI PENDIDIK DAN TENAGA PENDIDIKAN BERPRESTASI DAN BERDEDIKASI
PENDIDIKAN MENENGAH
PEROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2014

 

No Jenis Lomba Nama Asal Sekolah Kabupaten
 1. Guru SMA Berprestasi Drs. Sukisno,MM.Pd SMAN 10 Purworejo Purworejo
 2. Guru SMK Berprestasi Farida Fahmalatif, S.Pd.M.Pd SMK N Jambu Semarang
 3. Guru SMALB Berdedikasi Vina Mei Astuti,S,Pd SLB B/C Hamong Putro Sukoharjo
 4. Kepala SMA Berprestasi Drs. Sutowo, M.Pd SMA N Pati Pati
 5. Kepala SMK Berprestasi Suratman,STP,MP SMK N Tembarak Temanggung
 6. Kepala SMALB Berdedikasi Sukamto,S.E, M.Pd SLB N Surakarta Surakarta
 7. Guru SMA/SMK Anugrah Konstitusi Harti,S.Pd, M.Kom SMK N 1 Tengaran Kab. Semarang
 8. Pengawas SMA Berprestasi Drs. Teguh Wiyono,M.Pd,M.T Dinas Pendidikan Pati Pati
 9. Pengawas SMK Berprestasi Ade Sopiali,S.Pi,M.Pd Disdikpora Jepara Jepara
 10. Tutor Kejar Paket C Drs.Kustopo,M.Pd KPC Madani Gunung Pati Kota semarang

Pembaca yang budiman dapat mengetahui   peringkat I s/d V  setiap bidang lomba selengkapnya  dengan  KLIK  : DAFTAR HASIL LOMBA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BERPRESTASI DAN BEREDIKASI TAHUN 2014

 

 

 

 

 

 

 

Surat Edaran Mendikbud tt Pembayaran Tunjangan Profesi

Tanggal: Rabu, 23/04/2014

Surat Edaran Mendikbud tentang Pembayaran Tunjangan Profesi Reguler Tahun 2014 dan Kurang Bayar Tunjangan Profesi Tahun 201-2013

 Kepada Yth.

  1. Saudara Bupati
  2. Saudara Walikota

di

seluruh Indonesia

Dengan terbitnya :

  1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2014 tanggal 3 April 2014 Tentang Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2014;
  2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/1798/SJ Tanggal 8 April Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Pembayaran  Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (TPG PNSD);
  3. Juknis Penyaluran TPG PNSD Kemdikbud tanggal 4 April 2014;
  4. SK TPG PNSD tahun 2014 yang sudah diterbitkan oleh Kemdikbud dan sudah dikirimkan ke Kabupaten dan Kota;
  5. SK Kurang Bayar TPG PNSD tahun 2010–2013 yang sudah diterbitkan oleh Kemdikbud merujuk hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta sudah dikirimkan ke Kabupaten dan Kota;

bersama ini disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk segera menyalurkan TPG PNSD triwulan I tahun 2014 dan kurang bayar tahun 2010-2013 paling lambat tanggal 30 April 2014Bupati/Walikota melaporkan pembayaran TPG PNSD triwulan tersebut kepada Menteri Keuangan paling lambat tanggal 5 Mei 2014 dengan tembusan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Menteri Dalam Negeri.

Pembayaran TPG bukan PNS, subsidi tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan bantuan peningkatan kualifikasi, dan insentif guru bantu yang disalurkan melalui APBN sudah mulai dibayarkan sejak akhir Maret 2014 melalui nomor rekening masing-masing guru.

Untuk guru TK dan kelompok bermain, disalurkan melalui Bank Rakyat Indonesia. Pencairan untuk guru TK dan kelomok bermain dilakukan dengan membawa KTP dan Surat Keterangan dari satuan pendidikan yang memuat NUPTK/NIGB/Nomor Induk Mahasiswa ke BRI terdekat. Untuk guru SD/SMP/SDLB/SMPLB/SLB/pengawas dibayarkan melalui rekening masing-masing.

Untuk guru SMA dan SMK, pencairan disalurkan melalui Bank BNI 46 sebagai bank penampung/penyalur.

Guru dapat melihat daftar nama penerima TPG PNSD dan atau guru Bukan PNS secara online pada alamat:

Jenjang Dikmen          : http://ptkdikmen.kemdikbud.go.id

Jenjang Dikdas           : http://p2tkdikdas.kemdikbud.go.id

Jenjang PAUD            : http://pptkpaudni.kemdikbud.go.id

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 24 April 2014

                                                                                   Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

                                                                                    Mohammad Nuh

KONVENSI MENGENAI HAK – HAK PENYANDANG DISABILITAS

                                                                            

Oleh : Yuswan

Pada tanggal 13 Desember 2006 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengeluarkan Resolusi Nomor A/61/106 mengenai Convention on the Rights of  ersons with Disabilities (Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Resolusi tersebut memuat hak – hak penyandang disabilitas dan menyatakan akan diambil langkah-langkah untuk menjamin pelaksanaan konvensi ini.

Pemerintah Indonesia telah menandatangani  Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi mengenai Hak – Hak Penyandang Disabilitas ) pada tanggal 30 Maret 2007 di New York.

Menyonsong genap usia 7 (tujuh) tahun penandatanganan  Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi mengenai Hak – Hak Penyandang Disabilitas ) pada tanggal 30 Maret 2007 oleh Indonesia di New York, adalah saat yang tepat untuk merefleksi diri apa yang telah dapat kita perbuat untuk penyandang Disabilities.

Sebagai Negara yang menjunjung tiinggi hukum, berdasarkan Pancasila dan Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia telah mengesahkan konvensi hak-hak penyandang disabilities menjelang tahun ke-lima resolusi PBB yakni Resolusi Nomor A/61/106 mengenai Convention on the Rights of  ersons with Disabilities (Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas) ditandatangani. Dokumen terkait dikuatkan dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2011 tentang  Pengesahan  Konvensi Mengenai Hak – Hak Penyandang Disabilitas.

Penandatanganan tersebut menunjukan kesungguhan Negara Indonesia untuk menghormati, melindungi, memenuhi, dan memajukan hak –hak penyandang disabilitas, yang pada akhirnya diharapkan dapat memenuhi kesejahteraan para penyandang disabilitas. Bagi Pembaca yang ingin mengingat kembali Undang-undang Nomor 19 tahun 2011 dimaksud silakan KLIK :

  1. UU_no_19_th_2011
  2. KONVENSI HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS