SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS MENYONGSONG PELAKSANAAN PP NO. 17 TAHUN 2010

Oleh : Yuswan

PENDAHULUAN

Pendidikan Khusus merupakan jenis pendidikan yang diperuntukan bagi Anak Berkebutuhan Khusus. Secara resmi ketentuan tentang pendidikan khusus dipergunakan sejak lahirnya UU No. 20 Tahun 2003  untuk menggantikan istilah lama Pendidikan Luar Biasa (PLB). Secara teknis pada waktu itu dikelola berdasar PP No. 25 Tahun 2000. Seiring perkembangan kebijakan dan warna politik,  dalam perjalanannya terakhir dikelola berpijak pada PP No. 38 Tahun 2007  layaknya pendidikan dasar dan menengah pada umumnya.

Oleh karena itu dengan lahirnya PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, mau atau tidak, ya harus mau mengikuti pola yang ada. Berkaitan hal tersebut guna memahami  konsep penyelenggaraan Pendidikan Khusus melalui Satuan Pendidikan Khusus acuan dasarnya adalah  UU No. 20 Thn 2003  dan PP No, 17  Tahun 2010.

Berikut sekilas pemahaman menurut kami.

APAKAH PENDIDIKAN KHUSUS ?

UU No. 20 Thn 2003  pasal 32 ayat (1)   memberikan batasan bahwa Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

Secara prinsip pendidikan khusus dalam konsep ini diartikan sebagai pendidikan yang diperuntukan bagi mereka Anak Berkebutuhan Khusus yang tidak mampu (mengalami kesulitan) mengikuti pendidikan layaknya anak normal  baik karena keterbatasan kemampuannya atau  mereka yang memiliki kemampuan di atas rata-rata normal.

SIAPA YANG MEMBUTUHKAN PENDIDIKAN KHUSUS ?

UU No. 20 Thn 2003 pasal 5  memberikan rambu-rambu sbb :

  1. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
  2. Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.
  3. Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.
  4. Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.

Berkaitan hal tersebut kedepan dalam memahami pendidikan khusus sangat bijaksana manakala kita mampu memahami bahwa pendidikan khusus sebagai upaya mencerdaskan kehidupan bangsa yang  bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Walaupun demikian kita juga harus menyadari kelebihan dan keterbatasan yang ada pada peserta didik  sebagaimana ditegaskan dalam UU No. 20 tahun 2003 pasal12 ayat(1)  yakni “ Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak :-  mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya”.

Selanjutnya khusus dalam hal Pendidikan Khusus  pasal 127 PP Nomor 17  Tahun 2010  memberikan kejelasan bahwa “ Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa”.

Jadi dapat dipahami  bahwa sepanjang  anak yang mengalami  kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa  tidak memiliki kesulitan dalam mengikuti pembelajaran pada hakekatnya tidak membutuhkan Pendidikan Khusus.

Sebagai konsekuensi logisnya mereka juga berhak memperoleh pendidikan yang bermutu layaknya mereka yang tidak memiliki  kelainan dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa, Hal ini sejalan dengan pasal 5  ayat  1 UU No. 20 tahun 2003  yakni “ Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”.

Adapun mereka yang membutuhkan pendidikan khusus  dalam PP Nomor 17  Tahun 2010 dapat dikelompokkan menjadi  :

  1. Peserta didik berkelainan (pasal 129  ayat 1 );
  2. Peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa (pasal 134 ayat 1)

Hal tersebut seirama dengan  UU No. 20 tahun 2003 pasal 5  yang menekankan bahwa :

  1. Ayat (2)  Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.
  2. Ayat (4)  Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.

Perbedaannya terletak pada bentuk lembaga pendidikan khususnya. Bagi peserta didik berkelainan pendidikan diberikan melalui satuan pendidikan khusus, satuan pendidikan umum dan satuan pendidikan kejuruan. Sedangkan peserta didik dengan potensi kecerdasan dan bakat istimewa diberikan melalui satuan pendidikan umum dan satuan pendidikan kejuruan dengan  program percepatan atau pengayaan.

SIAPA PESERTA DIDIK BERKELAINAN ?

PP Nomor 17  Tahun 2010 pasal 129  ayat  3 dan 4 memberikan rincian bahwa Peserta didik berkelainan terdiri atas peserta didik :

  1. tunanetra;
  2. tunarungu;
  3. tunawicara;
  4. tunagrahita;
  5. tunadaksa;
  6. tunalaras;
  7. berkesulitan belajar;
  8. lamban belajar;
  9. autis;
  10. memiliki gangguan motorik;
  11. menjadi korban penyalahgunaan narkotika, obat terlarang, dan zat adiktif lain; dan
  12. memiliki kelainan lain.
  • Kelainan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat juga berwujud gabungan dari 2 (dua) atau lebih jenis kelainan, yang disebut tunaganda.

Menurut hemat penulis untuk kepentingan pendidikan secara prinsip dapat dipahami sbb :

  1. Tunanetra   yakni mereka yang memiliki kerusakan indra dan/atau syaraf penglihatannya sehingga mengalami keterbatasan kemampuan penglihatan yang berakibat membutuhkan pendidikan khusus.
  2. Tuna rungu yakni mereka yang memiliki kerusakan indra dan/atau syaraf pendengarannya sehingga mengalami keterbatasan kemampuan pendengaran yang berakibat membutuhkan pendidikan khusus.
  3. Tunawicara yakni mereka yang memiliki kerusakan organ dan/atau syaraf bicaranya sehingga mengalami keterbatasan kemampuan bicara  yang berakibat membutuhkan pendidikan khusus.
  4. Tunagrahita yakni mereka yang memiliki tingkat kecerdasan dalam tingkatan Embisil dan debil ( atau IQ antara 25  s/d  80) sehingga mengalami keterbatasan kemampuan berfikir yang berakibat membutuhkan pendidikan khusus.
  5. Tunadaksa yakni mereka yang memiliki kerusakan fisik dan/atau fungsi anggota tubuhnya sehingga mengalami keterbatasan kemampuan yang berakibat membutuhkan pendidikan khusus.
  6. Tunalaras  atau dikenal sebagai anal nakal, yakni mereka yang memiliki keterbatasan dalam pengendalian emosi dan atau penyesuaian diri  yang berakibat membutuhkan pendidikan khusus.
  7. Anak berkesulitan belajar  adalah mereka karena berbagai sebab memiliki tingkat kesulitan dalam belajar  yang berakibat membutuhkan pendidikan khusus.
  8. Anak lamban belajar  atau dikenal dengan istilah ‘ SLOW LEARNER “ adalah mereka (pada umumnya) memiliki keterbatasan kemampuan memahami informasi akademik  sebagai dampak  tingkat kecerdasan yang dimilikinya antara 81  s/d 90  atau sedikit di bawah normal  sehingga membutuhkan pendidikan khusus. Mereka juga dikenal dengan istilah Borderline;  Pada dasarnya anak mampu mengikuti kegiatan pembelajaran, hanya membutuhkan waktu yang lebih lama dibanding mereka yang memiliki Itingkat kecerdasan normal yakni antara 90 s/d 110.
  9. Anak autis ( ada beberapa persepsi) diantaranya  adalah mereka memiliki kelain  syaraf sehingga mengalami keterbatasan dan/atau hilanganya kemampuan konsentrasi dan pengendalian diri yang berakibat membutuhkan pendidikan khusus ;
  10. Anak yang memiliki gangguan motorik  adalah mereka yang memiliki kondisi keterbatasan dan/atau hilangnya fungsi motoriknya baik karena CP atau penyebab lainnya, sehingga untuk kepentingan pembelajaran membutuhkan pendidikan khusus;  Adapun bentuknya diantaranya kelayuhan otot, spastis ( kekejangan ) dan/atau tremor.
  11. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, obat terlarang, dan zat adiktif lain   adalah mereka yang karena kondisinya dalam posisi sebagai eks. penggunaan narkotika, obat terlarang, dan zat adiktif lainnya yang tidak  memungkinkan lagi mengikuti pendidikan di sekolah reguler tempat asalnya bersekolah.    tidak ; dan
  12. Anak yang memiliki kelainan lain  dalam konsp ini ( mungkin) ditujukan bagi mereka dengan kelainan yang tidak termasuk dalam klasifikasi diatas dan berakibat mengalami kesulitan dalam mengikuti pembelajaran sehingga membutuhkan pendidikan khusus. .

Demikian pemahaman ini semata-mata hanya dari sudut pandang kepentingan pelayanan pendidikan sehingga ada kemungkinan tidak pas bila ditinjau dari sudut pandang kepentingan yang berbeda.

PENDIDIKAN KHUSUS BAGI ANAK BERKELAINAN

Selanjutnya secara teknis penyelenggaraan pendidikan khusus bagi anak berkelainan menurut  PP Nomor 17  Tahun 2010  dalam pasal 130 ayat 1 dan 2 ditegaskan bahwa   :

(1)  Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan dapat diselenggarakan pada semua jalur dan jenis pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Berdasarkan ayat 1 pasal 130  PP Nomor 17  Tahun 2010 maka dapat dipahami bahwa Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan dapat diselenggarakan  pada jalur pendidikan formal, dan non formal,  jenjang  pendidikan dasar dan menengah baik dalam jenis pendidikan umum, kejuruan,  profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus.

Ditinjau  dari segi satuan pendidikannya maka menurut  ayat (2) Pasal 130 PP Nomor 17  Tahun 2010  Penyelenggaraan pendidikan khusus dapat dilakukan melalui satuan pendidikan khusus, satuan pendidikan umum, satuan pendidikan kejuruan, dan/atau satuan pendidikan keagamaan.

Satuan pendidikan khusus adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan secara khusus bagi peserta didik yang memiliki kesulitan dalam pembelajaran, sebagai dampak  keterbatasan yang dimiliknya.

Selanjutnya Pasal 132  PP Nomor 17  Tahun 2010 memberikan rambu penyelenggaraan Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan pada jalur formal   yakni diselenggarakan melalui satuan pendidikan anak usia dini, satuan pendidikan dasar, dan satuan pendidikan menengah.

Adapun bentuknya  menurut  Pasal 133 sbb :

(1)     ayat(1) Satuan pendidikan khusus formal bagi peserta didik berkelainan untuk pendidikan anak usia dini berbentuk TKLB ( taman kanak-kanak luar biasa)  atau sebutan lain.

(2)     Ayat (2) Satuan pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan pada jenjang pendidikan dasar terdiri atas:

  1.  SDLB (sekolah dasar luar biasa)  atau sebutan lain.
  2.  SMPLB (sekolah menengah pertama luar biasa) atau sebutan lain

(3)  Ayat (2) Satuan pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan pada jenjang pendidikan menengah adalah SMALB ( sekolah menengah atas luar biasa),ata sebutan lainnya

Secara teknis  PP Nomor 17  Tahun 2010  ayat (4)  menegaskan bahwa Penyelenggaraan satuan pendidikan khusus dapat dilaksanakan secara terintegrasi antarjenjang pendidikan dan/atau antarjenis kelainan.

Teringegrasi antar jenjang dimaksudkan sebagai satuan pendidikan khusus yang menyelenggarakan  jenjang pendidikan dasar ( SDLB dan SMPLB) dan pendidikan menengah ( SMALB) dalam satu satuan pendidikan  untuk masing-masing jenis kelainan.  Pada  Satuan Pendidikan Khusus  dalam pola  ini dikenal  sebagai SLB Satu Atap  sbb :

  1.  TKLB, SDLB , SMPLB , SMALB    bagian A  untuk Tunanetra,
  2.  TKLB, SDLB , SMPLB , SMALB    bagian B untuk tunarungu dan wicara
  3.  TKLB, SDLB , SMPLB , SMALB    bagian C untuk tunagrahita,
  4.  TKLB, SDLB , SMPLB , SMALB    bagian D untuk tunadaksa
  5.  TKLB, SDLB , SMPLB , SMALB    bagian E  untuk tunalaras

Sedangkan untuk terintegrasi antar jenis kelainan adalah bentuk satuan pendidikan khusus yang menyelenggarakan jenjang tertentu untuk semua jenis kelainan. .

Pada  Satuan Pendidikan Khusus  dalam pola  ini dikenal  unit sbb

  1.  Satuan pendidikan jenjang TKLB untuk bagian A, B. C. D dan E
  2.  Satuan pendidikan jenjang SDLB untuk bagian A, b. C. D dan E
  3.  Satuan pendidikan jenjang SMPLB untuk bagian A, B. C. D dan E
  4.  Satuan pendidikan jenjang SMALB untuk bagian A, B. C. D dan E

Perkembangan terakhir banyak kebijakan yang menempatkan layanan pendidikan dalam bentuk SLB Satu Atap yang memberikan layanan kepada semua jenis ketunaan dan semua jenjang  dalam satu lembaga. Contohnya SLB Negeri sebagai pengembangan dari SDLB Negeri. Kebijakan ini melahirkan adanya :

  1. Ditinjau dari jenis  peserta didiknya maka ada SLB yang menyelenggarakan layanan bagi  peserta didik  Tunanetra,  Tunarungu, Tunagrahita Ringan, Tunagrahita Sedang, Tunadaksa, Tunadaksa Sedang, Tunalaras, dan Penyandang  Autis.
  2. Ditinjau dari jenjang lembaga satuan pendidiknya maka ada SLB yang menyelenggarakan layanan untuk jenjang TKLB, SDLB, SMPLB dan SMALB.

Menyadari bahwa pembinaan kelembagaan pendidikan di Indonesia diselenggarakan berdasar  jenjang pendidikannya, maka dalam persepsi penulis  yang ideal adalah yang menyesuaikan posisi struktur Direktorat Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PK-LK) yang berada dalam koridoer Pendidikan Dasar dan Pendidikan menengah. Hal ini agar keberadaannya mudah dalam menyesuaikan dengan berbagai kegiatan pembinaan pendidikannya.

SIAPA PENGELOLA DAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN KHUSUS ?

Pengelolaan pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, penyelenggara pendidikan yang  didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan  pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

Ketentuan dalam PP Nomor 17  Tahun 2010 pasal 131 ayat 1, yakni “Pemerintah provinsi menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan khusus untuk setiap jenis kelainan dan jenjang pendidikan sebagai model sesuai dengan kebutuhan peserta didik”. Sedangkan ayat 2 “Pemerintah kabupaten/kota menjamin terselenggaranya pendidikan khusus pada satuan pendidikan umum dan satuan pendidikan  kejuruan sesuai dengan kebutuhan peserta didik”. Hal ini sebagai konsekuensi  dari ketetapan dalam pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 dimana “Pemerintah provinsi wajib memenuhi kebutuhan guru, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan pendidikan menengah dan pendidikan khusus sesuai dengan kewenangan.”  Menurut ketentuan ini secara normatif yang berhak mengangkat tenaga guru pendidikan khusus ( TKLB, SDLB, SMPLB dan SMALB)  adalah Pemerintah Provinsi.

Ketentuan pasal 131 ayat 1  PP Nomor 17  Tahun 2010 dan pasal 24 ayat 2  Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005  tersebut dapat dipahami bahwa pengelola dan penyelenggara Pendidikan Khusus melalui Satuan Pendidikan Khusus di Indonesia menempatkan Pemerintah Provinsi sebagai pengelola dan penyelenggara  tunggal. Hal ini karena sesuai pasal 131 ayat 2 Pemerintah Kabupaten hanya diberi kewenangan menjamin terselenggaranya pendidikan khusus pada satuan pendidikan umum dan satuan pendidikan kejuruan saja.

Oleh karena itu adalah sangat bijaksana manakala Pemerintah Provinsi  berkenan  menempatkan diri sebagai pembina atau  penyelenggara Satuan Pendidikan Khusus di provisinya.

Demikian sekelumit persepsi  penulis atas  Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 dan PP No. 17 Tahun 2010 berkaitan dengan Penyelenggaraan Pendidikan Khusus di Indonesia.

Cilacap,  April  2010

YUSWAN, S.Pd

SMALB Negeri Cilacap

KONVENSI MENGENAI HAK – HAK PENYANDANG DISABILITAS

                                                                            

Oleh : Yuswan

Pada tanggal 13 Desember 2006 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengeluarkan Resolusi Nomor A/61/106 mengenai Convention on the Rights of  ersons with Disabilities (Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Resolusi tersebut memuat hak – hak penyandang disabilitas dan menyatakan akan diambil langkah-langkah untuk menjamin pelaksanaan konvensi ini.

Pemerintah Indonesia telah menandatangani  Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi mengenai Hak – Hak Penyandang Disabilitas ) pada tanggal 30 Maret 2007 di New York.

Menyonsong genap usia 7 (tujuh) tahun penandatanganan  Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi mengenai Hak – Hak Penyandang Disabilitas ) pada tanggal 30 Maret 2007 oleh Indonesia di New York, adalah saat yang tepat untuk merefleksi diri apa yang telah dapat kita perbuat untuk penyandang Disabilities.

Sebagai Negara yang menjunjung tiinggi hukum, berdasarkan Pancasila dan Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia telah mengesahkan konvensi hak-hak penyandang disabilities menjelang tahun ke-lima resolusi PBB yakni Resolusi Nomor A/61/106 mengenai Convention on the Rights of  ersons with Disabilities (Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas) ditandatangani. Dokumen terkait dikuatkan dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2011 tentang  Pengesahan  Konvensi Mengenai Hak – Hak Penyandang Disabilitas.

Penandatanganan tersebut menunjukan kesungguhan Negara Indonesia untuk menghormati, melindungi, memenuhi, dan memajukan hak –hak penyandang disabilitas, yang pada akhirnya diharapkan dapat memenuhi kesejahteraan para penyandang disabilitas. Bagi Pembaca yang ingin mengingat kembali Undang-undang Nomor 19 tahun 2011 dimaksud silakan KLIK :

  1. UU_no_19_th_2011
  2. KONVENSI HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS

PENDIDIKAN KHUSUS DI JAWA TENGAH

                      

Oleh : Yuswan

Seiring perjalanan waktu, berbagai upaya telah dilakukan oleh berbagai pihak untuk menyatukan visi dan misi pendidikan khusus di Provinsi Jawa Tengah, baik yang lewat orasi mimbar, aneka tulisan di media cetak atau dunia maya ataupun  yang melalui langkah nyata.Berbagai tanggapan pro kontra pun bermunculan dengan persepsi yang benar semua karena pijakan pemikirannya memang dicari yang paling benar.

Salah satu kegiatan dalam rangka menyambut “disable day”, Pusat Studi difabilitas LPPM, Prodi PLB, FKIP UNS Surakarta bekerjasama dengan APPKhI Pusat  telah menyelenggarakan seminar nasional dengan tema “Pendidikan non diskrimanatif untuk anak dengan difabilitas / anak berkebutuhan khusus ” di Gedung F,  FKIP UNS pada  tanggal 15 Februari 2014 yang baru lalu.

Sebagai salah seorang Narasumber Bapak Gubernur Jawa Tengah dengan tegas menyatakan bahwa salah satu tugas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam hal  layanan pendidikan  adalah penyelenggaraan layanan Pendidikan Khusus.

Pernyataan ini seirama dengan  ketentuan sbb :

  • PP Nomor 17  Tahun 2010 sbb :
  1. Pasal 21 ayat (2) bahwa ” Gubernur menetapkan kebijakan untuk menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, dan/atau peserta didik di daerah khusus”.
  2. Pasal 131 ayat 1, yakni “Pemerintah provinsi menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan khusus untuk setiap jenis kelainan dan jenjang pendidikan sebagai model sesuai dengan kebutuhan peserta didik”.
  3. Pasal 182 ayat 5) Izin pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk satuan pendidikan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah diberikan oleh gubernur.
  • Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005  pasal 24 ayat 2   menetapkan bahwa:

Pemerintah provinsi wajib memenuhi kebutuhan guru, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan pendidikan menengah dan pendidikan khusus sesuai dengan kewenangan.”

Menurut ketentuan ini secara normatif yang berkewajiban menyelenggarakan satuan pendidikan khusus dan mengangkat tenaga guru pendidikan khusus ( TKLB, SDLB, SMPLB dan SMALB)  adalah Pemerintah Provinsi.

Jadi ketentuan pasal 21 ayat 2, pasal 131 ayat 1;  pasal 182 ayat 5  dari PP Nomor 17  Tahun 2010 dan pasal 24 ayat 2  Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005  secara normatif menempatkan   Pemerintah Provinsi sebagai pengelola dan penyelenggara  tunggal  Pendidikan Khusus melalui Satuan Pendidikan Khusus.

Bahkan Bapak Gubernur dalam menjawab salah seorang penanya memberikan secercah harapan dengan meminta rencana aksi insan Pendidikan Khusus untuk dijadikan bahan pengambilan kebijakan tahun 2015.  Masukan-terkait pelaksanaan Pendidikan Khusus yang diinginkan  sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Untuk itu adalah sangat bijaksana manakala pihak-pihak pengambil kebijakan dalam pembinaan pendidikan khusus di Provinsi Jawa Tengah  berkenan menerjemahkan komitmen Bapak Gubernur Jawa Tengah sebagai rambu penyelenggaraan Satuan Pendidikan Khusus ( SLB, TKLB,  SDLB, SMPLB, dan SMALB ) di waktu mendatang. Ciptakan kolaborasi antara kemampuan,  tugas, tanggungjawab, kewenangan dan kepentingan antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan Pendidikan Khusus di Jawa Tengah.

Oleh karena itu dalam masa transisi ini, kemampuan pengendalian diri bagi insan yang merasa dirinya bagian dari dunia Pendidikan Khusus di Provinsi Jawa Tengah sangat dibutuhkan. Mari kita samakan persepsi, visi dan misi dalam menyongsong layanan pendidikan khusus di Jawa Tengah sehingga tercipta kebersamaan dalam suasana kondusif.

Langkah nyata dari Bakor PLB  dan APPKhI Provinsi Jawa Tengah sangat ditunggu keberdaannya. Unsur Bakor PLB sebagai kepanjangan tangan dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah harus mampu membantu terciptanya kesamaan persepsi khususnya dalam pelaksanaan tugas insan Satuan Pendidikan Khusus.  Unsur Asosiasi Profesi Pendidikan Khusus Indonesia (APPKhI) Provinsi Jawa Tengah sebagai organisasi profesi dituntutkemampuannya untuk membina anggotanya agar memiliki kemampuan  berfikir dan bertindak yang bisa mencerminkan dirinya sebagai anggota  profesional.

Selamat bekerja  demi Pendidikan Khusus di Provinsi Jawa Tengah….

Semoga suskses….

PELAKSANAAN O2SN SMALB PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2014

Oleh : Yuswan

Dalam rangka mensyukseskan program rutin dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah dan Direktorat Pendidikan Menengah, Kementerian PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  TAHUN 2014  adalah hal yang bijak manakala kita mampu mempersiapkannya.

Oleh karena itu sebagai tindak lanjut surat Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah nomor : 421.7/1161 tertanggal 27 Januari 2014 yang ditujukan ke Bupati / Wali Kota se Provinsi Jawa Tengah u.p Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan tembusan kepada Kepala SMALB,   ijinkan dengan ini kami sampaikan informasi cabang olah raga yang dipertandinghkan  atau di lombakan  khusus untuk SMALB yakni :

  1. Catur Tunanetra  putra atau putri( Pa / Pi)
  2. Lompat Jauh Tunarungu / Tunalaras  Putra (Pa)
  3. Lempar Cakram Tunarungu / Tunalaras Putra (Pa)
  4. Lempar Cakram Tunarungu / Tunalaras Putri (Pi)
  5. Lari 100 meter Tunagrahita  putri (Pi)
  6. Bulu Tangkis Tunagrahita putra (Pa)

.Persyaratan peserta/atlit adalah sbb :

  1. Bagi siswa SMA dan SMK  adalah siswa kelas X atau XI pada tahun 2013/2014 sedangkan untuk SMALB adalah kelas X, XI atau XII.
  2. Bagi Siswa SMALB  tidak ada bartasan usia  yang penting masih aktif  sebagai siswa SMALB.

Teknis pelaksanaan adalah sbb :

  1. Biaya pelaksanaan seleksi di tingkat Kabupaten/kota dibebankan pada kabupaten/kota masing-masing..
  2. Persyaratan mengikuti lomba :
  • menunjukan ijasah terakhir (SMPLB)
  • menunjukan raport terakhir di SMALB atau Akte kelahiran
  • Membawa surat keterangan dari sekolah dan pas photo.

Pendaftaran keikutsertaan O2SN di tingkat Provinsi daftar nama atlet, pelatih, serta persyaratan peserta dikirim paling lambat  tanggal 14 April 2014 ke Seksi Pengendalian Mutu Bidang Pendidikan Menengah, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah,  Lt II   Pintu 55/56 Jalan Pemuda 134  SEMARANG,

Bagi yang belum jelas dapat hubungi  Bapak SUTRISNO,S.Pd  kontak nomor :  085727658234

Sehubungan hal tersebut   kepada SMALB di Provinsi Jawa Tengah diharapkan  memahami informasi ini sebagai informasi awal sambil menunggu kebijakan lebih lanjut dari BP Diksus Provinsi Jawa Tengah,.

.